Amerika Serikat (AS) resmi keluar dari World Health Organization (WHO) pada Kamis, 22 Januari 2026. Keputusan ini diambil setelah setahun berbagai peringatan bahwa langkah tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan publik, baik di AS maupun secara global.
Pemerintah AS menyatakan penarikan diri dilakukan berdasarkan penilaian terhadap kegagalan WHO dalam menangani pandemi COVID-19. Proses ini bermula dari perintah eksekutif 14155 yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada 20 Januari 2025.
Dalam keputusan tersebut, AS menghentikan seluruh pendanaan pemerintah untuk WHO, menarik personel dan kontraktor AS dari kantor pusat WHO di Jenewa serta seluruh kantor regional, dan mengakhiri ratusan bentuk keterlibatan AS dengan badan kesehatan dunia itu. AS juga menghentikan partisipasi resmi dalam berbagai komite, badan kepemimpinan, struktur tata kelola, dan kelompok kerja teknis yang disponsori WHO.
WHO merupakan badan khusus di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengoordinasikan respons terhadap isu dan darurat kesehatan publik internasional. Niat AS untuk keluar dari WHO disebut telah lama menjadi agenda pemerintahan Trump. Sejumlah kalangan kesehatan menilai keputusan ini berpotensi memunculkan konsekuensi serius bagi sistem kesehatan global.
“Intinya, keluar dari WHO membuat rakyat Amerika dan dunia menjadi kurang aman,” ujar Dr. Tom Frieden, Presiden dan CEO Resolve to Save Lives serta mantan Direktur Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dikutip dari TIME.
Krisis pendanaan dan pemangkasan program
Dampak paling nyata dari keluarnya AS adalah potensi krisis pendanaan di tubuh WHO. AS selama ini merupakan donor terbesar, dengan kontribusi sekitar 22%. Angka itu mencakup lebih dari US$261 juta dalam iuran wajib untuk 2024–2025, ditambah pendanaan sukarela sekitar 12–15% dari total anggaran WHO.
Hilangnya dukungan tersebut mengguncang stabilitas operasional WHO. Organisasi itu dilaporkan memangkas setengah dari tim manajemennya, menurunkan skala kerja, dan mengurangi anggaran pada berbagai program. Sejumlah inisiatif kesehatan penting dikhawatirkan terhambat, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (low- and middle-income countries/LMICs).
Survei WHO terhadap 108 negara LMIC pada Maret 2025 menunjukkan pemangkasan pendanaan telah mengakibatkan penurunan layanan kritis—termasuk perawatan ibu, imunisasi, kesiapsiagaan darurat kesehatan, serta pemantauan penyakit—hingga 70% di beberapa negara.
“Pemotongan bantuan yang mendadak dan tidak direncanakan telah menghantam banyak negara dengan keras, merenggut nyawa, dan membahayakan capaian kesehatan yang diperjuangkan selama bertahun-tahun,” ujar Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Dampak pada deteksi dini wabah dan penanganan penyakit kronis
Sejumlah pihak menilai situasi ini tidak hanya mengancam kesehatan jutaan penduduk dunia, tetapi juga melemahkan sistem deteksi dini wabah seperti COVID-19 yang selama ini bergantung pada kerja sama internasional yang difasilitasi WHO. Tanpa kehadiran AS, WHO juga dinilai kehilangan akses langsung ke jaringan dan kapasitas CDC yang selama ini menjadi mitra penting dalam pengembangan kebijakan kesehatan berbasis data.
Puluhan peneliti CDC yang sebelumnya ditugaskan di WHO akan ditarik pulang, sehingga dikhawatirkan mengganggu pertukaran informasi terkait ancaman penyakit baru maupun penyakit kronis di berbagai wilayah.
“Ada banyak tempat yang tidak dapat dijangkau—karena alasan keamanan maupun politik. WHO menyediakan ruang di mana negara-negara yang bahkan tidak sepakat dalam hal lain pun masih bisa berdiskusi,” kata Frieden, dikutip dari TIME.
Para ahli juga menilai WHO berperan sebagai platform netral yang memungkinkan negara-negara, termasuk yang memiliki ketegangan politik, bekerja sama dalam pencegahan dan pengendalian penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, hingga kanker. Program edukasi, skrining dini, serta advokasi gaya hidup sehat yang dirancang WHO bersama negara anggota dikhawatirkan terhambat akibat berkurangnya dukungan politik dan teknis setelah AS keluar.
Selain itu, sejumlah program penanggulangan penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, dan HIV/AIDS, serta inisiatif kesehatan ibu-anak dan tanggap darurat di wilayah rentan, disebut berada dalam risiko kekurangan dana. Pemangkasan anggaran dapat menghambat kemampuan WHO menjalankan misi secara efektif dan memperlambat pencapaian target-target kesehatan global.
Risiko bagi warga Amerika Serikat
Dampak keluarnya AS dari WHO juga dinilai dapat dirasakan langsung oleh warga AS. Salah satu risiko yang disorot adalah hilangnya akses terhadap basis data WHO yang memantau perubahan strain virus influenza, yang selama ini digunakan untuk menyusun komposisi vaksin flu musiman. Tanpa akses dan pembaruan data tersebut, risiko ketidaktepatan vaksin meningkat, yang berpotensi memicu lonjakan rawat inap dan kematian, terutama di kalangan lansia.
“Saat ini saja sekitar 30.000 orang lansia di AS meninggal tiap tahun akibat komplikasi flu. Tanpa vaksin yang tepat, jumlah itu bisa naik,” ujar Dr. Ashish Jha, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Brown, dikutip dari TIME.
Selain itu, AS juga berisiko kehilangan akses terhadap sistem pemantauan penyakit global yang mencakup ancaman baru dan lama. Tanpa sistem ini, AS dinilai lebih rentan terhadap wabah dari luar negeri yang menyebar tanpa peringatan dini.
Dampak geopolitik dan diplomasi kesehatan
Di luar aspek kesehatan, keputusan ini juga dinilai memengaruhi posisi strategis AS dalam diplomasi kesehatan global. Selama ini, dukungan terhadap program WHO—seperti penyediaan vaksin, air bersih, dan gizi anak—tidak hanya berdampak pada penyelamatan nyawa, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik AS dengan negara-negara berkembang.
Ketika AS menghentikan kontribusinya, kekosongan peran tersebut disebut dapat diisi oleh negara lain seperti Tiongkok dan Rusia, yang pada saat yang sama berpotensi memperluas pengaruh mereka.
“Amerika tidak bisa menghadapi ancaman penyakit sendiri. Kita membutuhkan WHO yang efektif, bukan hanya untuk menjaga dunia tetap aman, tetapi juga untuk menjaga keselamatan warga AS,” kata Jha.
