Aliansi Gerakan Masyarakat Menggugat Amanat Rakyat (GAMPAR) dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan pada Senin (6/4/2026). Massa direncanakan berkumpul di Gedung KNPI mulai pukul 14.00 WITA, sebelum bergerak menuju lokasi aksi sekitar pukul 15.00 WITA.

Koordinator aksi, Muhammad Zikrul Gibran, mengatakan demonstrasi dipicu kebijakan anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti besarnya alokasi anggaran, khususnya pada pos makan dan minum yang disebut mencapai lebih dari Rp12 miliar.

Menurut Zikrul, alokasi tersebut dianggap tidak seimbang dengan kebutuhan mendesak masyarakat, terutama pada sektor pendidikan dan kesejahteraan. Ia menyebut kondisi itu mendorong aliansi turun ke jalan sebagai bentuk kepedulian dan kontrol sosial.

Dalam aksi ini, GAMPAR membawa enam tuntutan yang ditujukan kepada DPRD Kalimantan Utara. Tuntutan pertama meminta seluruh anggota DPRD Kaltara bekerja secara profesional sesuai perundang-undangan. Mereka juga mendesak DPRD untuk membatalkan dan mengevaluasi anggaran makan dan minum yang dinilai menimbulkan polemik di masyarakat.

Selain evaluasi, GAMPAR menuntut agar anggaran makan dan minum dialihkan ke sektor yang lebih prioritas, khususnya pendidikan. Aliansi juga menyoroti aspek transparansi lembaga legislatif dan meminta DPRD memperbaiki website resmi dengan menghadirkan kolom informasi APBD serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Tuntutan berikutnya menyasar pimpinan DPRD Kaltara. GAMPAR meminta Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltara mencopot Achmad Djufrie dari jabatan Ketua DPRD karena dinilai melanggar kode etik dan tidak menjalankan tugas dengan baik. Mereka juga mendesak Fraksi Gerindra di tingkat provinsi hingga pusat agar mengusulkan pergantian Ketua DPRD Kalimantan Utara.

Terkait DPRD Kota Tarakan, Zikrul menyatakan tuntutan yang dibawa pada prinsipnya serupa, yakni mengenai persoalan penganggaran dan transparansi informasi kepada publik. Ia menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat agar pemerintah tidak lalai menjalankan tugas dan fungsinya, serta lebih responsif terhadap aspirasi warga.