Mengapa Isu Ini Mendadak Menjadi Tren

Isu “ujian baru Bakom” ramai dibicarakan karena menyentuh urat nadi paling rapuh dalam demokrasi modern: kepercayaan. Di era digital, kepercayaan tidak otomatis hadir bersama informasi.

Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yang baru, Syahganda Nainggolan, memantik perhatian. Ia berbicara tentang mempelajari algoritma media sosial dan kecerdasan buatan.

Ia juga menyinggung kemungkinan adanya jarak antara pemikiran Presiden dan masyarakat. Kalimat semacam itu terdengar teknis, tetapi dampaknya politis dan sangat manusiawi.

Topik ini menjadi tren karena publik merasakan paradoks. Pemerintah punya banyak kanal bicara, namun rasa didengar sering tak ikut membesar.

-000-

Ada tiga alasan isu ini cepat naik di percakapan publik. Pertama, ia menyangkut figur dan pusat kekuasaan, yakni Presiden, sehingga resonansinya otomatis luas.

Riset Sintesa Strategi Indonesia (SSI) memberi konteks penting. Pemantauan 9 Juni hingga 9 Oktober 2026 menganalisis 4.654.125 percakapan terkait Presiden Prabowo Subianto.

Paparan kontennya bahkan melampaui 1 miliar. Namun keterkaitan kata kunci “Prabowo” dengan nama anggota kabinet sangat kecil, kurang dari seperlima.

Temuan itu bukan ukuran kepercayaan. Tetapi ia memberi petunjuk beban komunikasi pemerintahan yang masih sangat terpusat pada figur Presiden.

-000-

Alasan kedua, isu ini berkelindan dengan kecemasan atas disinformasi. Wacana “perang kognitif” atau cognitive warfare telah lebih dulu mengisi ruang debat.

Pada Juni 2025, Hasan Nasbi ketika memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan berbicara tentang perlunya kolaborasi pemerintah, media, dan masyarakat menghadapi disinformasi.

Bahasa perang terasa menggugah, karena publik menyaksikan kebohongan digital dan fabrikasi informasi. Namun, bahasa perang juga bisa memicu kecurigaan bila salah arah.

-000-

Alasan ketiga, isu ini menyentuh pengalaman sehari-hari warga. Orang bisa menerima pesan pemerintah, namun tetap kecewa jika layanan publik tak membaik.

Di titik itu, algoritma hanyalah pintu masuk. Yang dipertaruhkan adalah hubungan negara dan warga, apakah terasa dekat atau semakin bersekat.

Pelajaran dari Selandia Baru: Ilmu Pengetahuan Tidak Cukup Tanpa Kepercayaan

Berita ini membuka dengan kisah Selandia Baru saat pandemi Covid-19 merebak. Pemerintahan Perdana Menteri Jacinda Ardern dituntun berpihak pada ilmu pengetahuan.

Keputusan sulit harus diambil. Warga diminta tinggal di rumah, aktivitas ekonomi dibatasi, dan ketidakpastian diterima, bahkan ketika sains belum memberi semua jawaban.

Dalam situasi semacam itu, kekuasaan formal hanya bisa membuat aturan. Namun keberhasilan kebijakan membutuhkan lebih dari kepatuhan, yakni kepercayaan.

Ardern bersama Direktur Jenderal Kesehatan Ashley Bloomfield tampil dalam pengarahan rutin. Mereka menjelaskan alasan kebijakan dan mengakui ketidakpastian.

Mereka mengajak masyarakat menjadi “team of five million”. Ajakan itu bukan sekadar slogan, melainkan upaya membangun rasa kebersamaan di tengah ancaman.

Studi dalam Social Sciences & Humanities Open (2021) membaca corak komunikasi mereka. Ada keterbukaan dan kejujuran, bahasa yang memotivasi, serta kepedulian.

Pelajarannya terasa sederhana, tetapi sulit dipraktikkan. Komunikasi pemerintahan bukan seni mengucapkan sebanyak mungkin hal yang benar.

Ia adalah kemampuan mempertemukan pengetahuan negara dengan pengalaman manusia. Sebab informasi yang masuk telinga belum tentu tinggal di ruang kepercayaan.

Paradoks Kelimpahan Informasi: Banyak Kanal, Tetapi Tidak Selalu Dipercaya

Pemerintah hari ini memiliki hampir semua instrumen untuk berbicara. Ada konferensi pers, media massa, kanal digital kementerian, hingga ribuan akun pendukung.

Namun dunia digital tidak linear. Bertambahnya saluran tidak otomatis berbanding lurus dengan bertambahnya kepercayaan.

Banjir informasi kadang justru memperlebar jarak. Negara merasa sudah menjelaskan, warga merasa belum paham, atau paham tetapi tidak merasa terbantu.

Survei OECD di 30 negara yang dipublikasikan pada 2024 memberi gambaran global. Hanya 39 persen responden memiliki kepercayaan tinggi atau cukup tinggi pada pemerintah nasional.

Sebanyak 44 persen menyatakan kepercayaan rendah atau tidak percaya. Hanya sekitar 30 persen merasa sistem politik memberi ruang untuk ikut bersuara.

Angka itu bukan potret Indonesia, melainkan agregat 30 negara. Namun ia menunjukkan krisis kepercayaan adalah gejala zaman, bukan anomali tunggal.

Di sini muncul pertanyaan kontemplatif. Jika informasi melimpah, mengapa rasa percaya justru menipis?

Jawabannya tidak tunggal. Tetapi berita ini menegaskan satu hal: warga tidak hanya mengukur pesan, mereka mengukur keterhubungan antara suara dan keputusan.

Dari “Perang Kognitif” ke Politik Kepercayaan

Diskursus komunikasi pemerintah berkembang dalam bahasa perang informasi. Ada alasan masuk akal: negara tak boleh membiarkan kebohongan merusak pengetahuan publik.

Namun metafora perang mempunyai batas. Negara demokratis tidak sedang berperang dengan rakyatnya.

Jika setiap kritik dibaca sebagai serangan, maka kegelisahan dianggap ancaman. Perbedaan tafsir dibalas kontra-narasi, dan komunikasi berubah menjadi adu menang.

Padahal kritik, betapapun tidak menyenangkan, bisa memuat sinyal kegagalan layanan, ketidakadilan, atau janji kebijakan yang belum terpenuhi.

Di titik ini, gagasan pergeseran menuju “politik kepercayaan” menjadi relevan. Bukan memenangkan narasi, melainkan merawat hubungan negara dan warga.

Syahganda menyebut arah baru Bakom untuk memastikan visi dan misi Presiden sampai ke bawah. Ia juga menekankan kegelisahan rakyat sampai ke telinga Presiden.

Kalimat itu mengandung dua arah komunikasi. Dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas, sebuah sirkulasi yang sering macet di birokrasi.

Tiga Lapis Realitas Kebijakan: Material, Pengalaman, dan Makna

Berita ini mengingatkan bahwa kebijakan bergeliat dalam tiga lapis realitas. Lapis pertama adalah realitas material: anggaran, pembangunan, dan layanan yang disediakan.

Lapis kedua adalah realitas pengalaman. Apakah warga memperoleh manfaat, merasa diperlakukan adil, dan mendapatkan layanan yang layak.

Lapis ketiga adalah realitas makna. Kebijakan ditafsirkan, diperdebatkan, lalu dipercaya atau diragukan masyarakat.

Komunikasi pemerintah bekerja paling keras di lapis ketiga. Namun lapis ketiga tidak bisa berdiri sendiri tanpa perbaikan di lapis pertama dan kedua.

Di sinilah komunikasi bertemu tata kelola. Publik tidak hanya memerlukan jawaban atas apa yang pemerintah katakan, tetapi bukti atas apa yang pemerintah lakukan.

Algoritma Bukan Kambing Hitam: Tiga Kesenjangan yang Harus Dibedakan

Syahganda menyatakan akan mempelajari algoritma media sosial dan kecerdasan buatan. Perhatian ini relevan karena algoritma menentukan apa yang terlihat dan kepada siapa.

Namun membaca algoritma tidak boleh berubah menjadi kebiasaan menyalahkan algoritma. Berita ini menawarkan pembedaan yang penting: ada tiga kesenjangan.

Kesenjangan pertama adalah jangkauan. Informasi pemerintah tidak sampai, entah karena kanal tidak tepat atau karena perhatian publik sudah direbut isu lain.

Kesenjangan kedua adalah tafsir. Informasi sampai, tetapi terpotong, dipahami berbeda, atau kalah oleh narasi yang lebih emosional.

Kesenjangan ketiga adalah pengalaman. Pesan diterima dan dipahami, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang dijumpai warga.

Teknologi data listening seperti yang disebut dalam berita dapat membantu membaca percakapan. Namun kesenjangan pengalaman hanya bisa dijawab dengan perbaikan layanan.

Jika warga mengeluhkan pelayanan publik yang berbelit, jawaban tidak cukup berupa video lebih menarik. Keluhan harus diperiksa, penyebab ditemukan, dan perbaikan diumumkan.

Mengaitkan Isu Ini dengan Agenda Besar Indonesia

Isu komunikasi pemerintah bukan sekadar urusan humas. Ia terkait langsung dengan kualitas demokrasi, efektivitas kebijakan, dan ketahanan sosial di tengah polarisasi.

Ketika kepercayaan rapuh, program sebaik apa pun mudah dicurigai. Ketika kecurigaan membesar, ruang dialog menyempit, dan energi bangsa habis untuk saling membantah.

Indonesia adalah negara besar dengan keragaman pengalaman warga. Maka tantangannya bukan membuat 280 juta orang berpikir sama, melainkan memastikan mereka merasa diakui.

Dalam kerangka itu, gagasan “pemerintah yang mendengar” menjadi penting. Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono juga berbicara tentang komunikasi lebih terbuka dan dialogis.

Kata kuncinya adalah mendengar rakyat. Mendengar bukan sekadar menerima aduan, melainkan mengubah aduan menjadi perbaikan yang bisa dilihat dan dirasakan.

Riset yang Membuat Isu Ini Lebih Konseptual

Studi Social Sciences & Humanities Open (2021) menunjukkan komunikasi yang efektif memadukan keterbukaan, motivasi, dan kepedulian. Ini menekankan dimensi empati dalam kebijakan.

Survei OECD 2024 menunjukkan krisis kepercayaan terjadi luas. Ini menguatkan gagasan bahwa problemnya struktural, bukan semata kekurangan konten atau kurangnya konferensi pers.

Temuan SSI 2026 menunjukkan komunikasi publik yang sangat terpusat pada figur Presiden. Ini memberi sinyal tantangan institusional: bagaimana membuat kerja kabinet terbaca dan terasa.

Ketiga rujukan itu bertemu pada satu simpul. Kepercayaan tumbuh saat negara mampu menghubungkan data, kebijakan, dan pengalaman warga dalam satu narasi yang jujur.

Rujukan Luar Negeri yang Menyerupai: Kepercayaan sebagai Modal Krisis

Kisah Selandia Baru memberi contoh bagaimana komunikasi pemimpin dan otoritas kesehatan dibangun lewat pengarahan rutin. Mereka mengakui ketidakpastian, bukan menutupinya.

Di banyak negara, pandemi juga menunjukkan hal serupa. Kebijakan pembatasan sosial menuntut kepatuhan, tetapi kepatuhan jangka panjang menuntut rasa percaya.

Rujukan Selandia Baru relevan bukan karena Indonesia harus meniru formatnya. Relevansinya terletak pada prinsip: bahasa yang manusiawi dapat memperkuat legitimasi kebijakan.

Rekomendasi: Menanggapi Isu Ini Tanpa Terjebak Propaganda

Pertama, perkuat mekanisme mendengar yang nyata. Jika Bakom ingin suara terbawah sampai ke Presiden, jalurnya harus jelas, terukur, dan punya umpan balik.

Kedua, bedakan respons terhadap disinformasi dan respons terhadap kritik. Disinformasi butuh koreksi berbasis fakta, sedangkan kritik butuh pembuktian lewat perbaikan layanan.

Ketiga, kurangi ketergantungan komunikasi pada satu figur. Temuan SSI tentang percakapan yang terpusat memberi alasan memperkuat komunikasi kementerian dan lembaga.

Keempat, latih komunikasi yang mengakui ketidakpastian. Pelajaran dari Ardern dan Bloomfield menunjukkan kejujuran tentang batas pengetahuan justru bisa memperkuat kepercayaan.

Kelima, jadikan algoritma sebagai peta, bukan tameng. Membaca algoritma membantu memahami jangkauan dan tafsir, tetapi tidak boleh menutupi kesenjangan pengalaman.

-000-

Pada akhirnya, komunikasi pemerintahan tidak dirancang agar rakyat berhenti mengkritik. Tantangannya adalah membuat rakyat percaya bahwa kritik mereka didengar.

Bahwa pengalaman mereka diakui. Dan bahwa suara mereka, pada kadar tertentu, dapat memengaruhi keputusan.

Jika itu tercapai, negara tidak perlu menaklukkan percakapan. Negara cukup hadir sebagai pihak yang bisa dipercaya, karena berani mendengar dan bersedia membenahi diri.

Di tengah banjir informasi, kepercayaan adalah mata air yang harus dijaga. Sebab bangsa yang kuat bukan bangsa yang paling bising, melainkan bangsa yang paling mampu saling memahami.

“Kepercayaan dibangun dengan kebenaran yang diucapkan, dan dipelihara dengan kebaikan yang dilakukan.”