Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan Bali perlu dilakukan secara terintegrasi dengan menggabungkan infrastruktur, konektivitas, dan tata ruang dalam satu ekosistem berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan Pulau Dewata harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan AHY saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin, 20 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, AHY mengusung pendekatan “Satu Pulau, Satu Tata Kelola” sebagai konsep pembangunan Bali yang menyatukan pembangunan infrastruktur, konektivitas, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, hingga pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam satu kerangka yang saling mendukung.
“Bali merupakan andalan Indonesia. Kita ingin memastikan Bali sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia terus menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun tidak adil jika demi mengejar pertumbuhan pariwisata, masyarakat Bali, alam Bali, dan budaya Bali justru terabaikan. Ketiganya harus menjadi fondasi utama pembangunan,” kata AHY.
AHY menilai penataan ruang perlu menjadi langkah awal yang diprioritaskan agar pengembangan wilayah dapat berjalan seimbang dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa tata ruang yang baik diharapkan tidak hanya menopang pariwisata, tetapi juga menjaga sawah tetap produktif, memperkuat ketahanan pangan, dan membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi lainnya.
Dalam rapat koordinasi itu, pemerintah turut membahas sejumlah tantangan yang dihadapi Bali, mulai dari meningkatnya tekanan sektor pariwisata atau overtourism, konektivitas yang belum merata, penurunan kualitas lingkungan akibat persoalan sampah dan pencemaran, hingga pemanfaatan ruang yang dinilai belum sepenuhnya terkendali.
Menurut AHY, persoalan-persoalan tersebut tidak dapat ditangani secara parsial oleh masing-masing sektor. Ia menegaskan perlunya kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah menetapkan empat klaster utama dalam pengembangan Bali, yakni penguatan infrastruktur dan konektivitas, penataan ruang wilayah, tata kelola lingkungan hidup, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan. Keempat klaster ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program lintas sektor.
Pemerintah juga akan menyiapkan rencana aksi (action plan) yang disusun oleh setiap kementerian dan lembaga sesuai kewenangannya. Program yang dibahas mencakup percepatan pembangunan konektivitas dan transportasi multimoda, penguatan sistem pengelolaan sampah, perlindungan kawasan pangan dan subak, sinkronisasi tata ruang, pengembangan destinasi wisata baru di Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat, serta penguatan sektor ekonomi kreatif sebagai penopang pariwisata berkelanjutan.
Seluruh program tersebut direncanakan dipantau melalui mekanisme monitoring dan evaluasi lintas kementerian agar pelaksanaannya berjalan sesuai target yang ditetapkan.
AHY menegaskan pemerintah pusat akan terus menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah daerah tanpa mengesampingkan karakteristik serta nilai-nilai budaya yang menjadi identitas Bali. “Kita ingin ekonomi Bali terus tumbuh, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif semakin maju, tetapi budaya, tradisi, dan kearifan lokal tetap menjadi jiwa pembangunan. Bali memiliki kekhasan yang harus terus dijaga keseimbangannya,” tutup AHY.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan, Gubernur Bali Wayan Koster, serta para bupati dan wali kota se-Bali. AHY juga didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
