DENPASAR – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong percepatan deregulasi, penataan ruang, serta penataan aktivitas kepelabuhanan guna mempercepat pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, sebagai gerbang wisata bahari internasional.
AHY menegaskan, transformasi BMTH tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, proyek tersebut juga membutuhkan penyempurnaan regulasi, sinkronisasi tata ruang, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar mampu menarik investasi, meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas, dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan AHY saat meninjau kawasan BMTH di Pelabuhan Benoa pada Selasa (21/7/2026). Ia menilai pengembangan BMTH merupakan proyek strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim sekaligus mendorong diversifikasi pariwisata nasional melalui wisata bahari berkelas dunia.
“Di lokasi ini tengah dibangun kawasan, fasilitas, dan ekosistem yang akan mendukung berkembangnya wisata bahari Indonesia,” ujar AHY.
AHY menyebut Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi besar menjadi pusat wisata bahari dunia. Ia menilai Bali sebagai destinasi unggulan yang telah dikenal wisatawan mancanegara memiliki peluang berkembang sebagai pusat aktivitas yacht dan kapal pesiar di Asia Tenggara, apabila ditopang kebijakan yang adaptif, penataan ruang terintegrasi, serta infrastruktur memadai.
BMTH dirancang sebagai kawasan marina modern dengan kapasitas hingga 188 yacht, termasuk super yacht dan mega yacht. Selain itu, kawasan ini juga disiapkan untuk menyediakan fasilitas tambat bagi hingga lima kapal pesiar berukuran besar. Fasilitas pendukung yang direncanakan meliputi area hiburan, pusat perbelanjaan, ruang terbuka hijau, taman publik, serta berbagai fasilitas lainnya untuk menghadirkan pengalaman wisata bahari berkelas dunia.
AHY menilai keberadaan wisatawan yacht dan kapal pesiar berpotensi memberi dampak ekonomi yang luas karena masa tinggal yang panjang. “Para wisatawan ini bukan hanya datang untuk singgah. Mereka bisa tinggal berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Artinya, mereka akan berbelanja, menggunakan berbagai layanan, dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat Bali,” jelasnya.
Untuk mempercepat pengembangan BMTH, pemerintah mengoordinasikan penyelesaian sejumlah isu strategis, mulai dari deregulasi layanan marina dan kapal pesiar, integrasi layanan lintas instansi, percepatan penyesuaian tata ruang, hingga penataan kawasan Pelabuhan Benoa. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk memberi kepastian regulasi dan meningkatkan daya saing BMTH sebagai destinasi wisata bahari internasional.
Salah satu agenda yang disebut penting adalah penataan aktivitas kepelabuhanan melalui relokasi bertahap kapal-kapal perikanan ke Pelabuhan Perikanan Pengambengan yang tengah dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penataan ini diharapkan membuka ruang optimalisasi kawasan marina sekaligus meningkatkan keselamatan pelayaran, kenyamanan wisatawan, dan daya saing BMTH.
AHY juga menekankan percepatan pembangunan BMTH harus mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelestarian lingkungan hidup dan budaya Bali. “Karena itu, seluruh proses pembangunan BMTH akan mengedepankan prinsip keberlanjutan (sustainability), memperhatikan aspirasi masyarakat, serta berjalan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” paparnya.
Menurut AHY, keberhasilan BMTH tidak hanya diukur dari skala infrastruktur, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, menarik investasi, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim. Ia juga menyampaikan visi agar kawasan tersebut dapat berkembang menjadi salah satu marina terbesar dan terbaik di Asia Tenggara.
Dalam peninjauan itu, AHY menerima pemaparan mengenai progres pengembangan BMTH, termasuk percepatan deregulasi, penyesuaian tata ruang, pengembangan kawasan marina, serta rencana relokasi aktivitas perikanan sebagai bagian dari transformasi Pelabuhan Benoa menjadi pusat pariwisata maritim terpadu.
AHY didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Ayodhia G. Kalake, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo R. M. Manuhutu, serta Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya.
