Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong percepatan deregulasi, penataan ruang, serta penataan aktivitas kepelabuhanan untuk mempercepat pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Upaya tersebut ditujukan untuk memperkuat BMTH sebagai gerbang wisata bahari internasional, menarik investasi, dan meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas.
Penegasan itu disampaikan AHY saat meninjau kawasan BMTH di Pelabuhan Benoa, Selasa (21/7/2026). Ia menilai transformasi BMTH tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, melainkan juga membutuhkan penyempurnaan regulasi, sinkronisasi tata ruang, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Di lokasi ini tengah dibangun kawasan, fasilitas, dan ekosistem yang akan mendukung berkembangnya wisata bahari Indonesia,” ujar AHY dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (21/7/2026).
Menurut AHY, pengembangan BMTH merupakan proyek strategis yang dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim sekaligus mendorong diversifikasi pariwisata nasional melalui wisata bahari berkelas dunia. Ia menyebut Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi besar menjadi pusat wisata bahari dunia.
AHY juga menilai Bali yang telah dikenal sebagai destinasi wisata internasional memiliki peluang menjadi pusat aktivitas yacht dan kapal pesiar di Asia Tenggara, dengan dukungan kebijakan yang adaptif, penataan ruang terintegrasi, dan infrastruktur yang memadai.
BMTH dirancang sebagai kawasan marina modern yang mampu menampung hingga 188 yacht, termasuk super yacht dan mega yacht. Selain itu, kawasan ini disiapkan menyediakan fasilitas tambat bagi lima kapal pesiar berukuran besar, serta dilengkapi area hiburan, pusat perbelanjaan, ruang terbuka hijau, taman publik, dan fasilitas pendukung lainnya.
AHY menilai kehadiran wisatawan yacht dan kapal pesiar berpotensi memberi dampak ekonomi yang luas karena durasi tinggal yang panjang. “Para wisatawan ini bukan hanya datang untuk singgah. Mereka bisa tinggal berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Artinya, mereka akan berbelanja, menggunakan berbagai layanan, dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat Bali,” jelasnya.
Untuk mempercepat pengembangan BMTH, pemerintah mengoordinasikan penyelesaian sejumlah isu strategis, mulai dari deregulasi layanan marina dan kapal pesiar, integrasi layanan lintas instansi, percepatan penyesuaian tata ruang, hingga penataan kawasan Pelabuhan Benoa. Langkah ini ditujukan agar BMTH memiliki kepastian regulasi dan mampu bersaing sebagai destinasi wisata bahari internasional.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah relokasi bertahap kapal-kapal perikanan ke Pelabuhan Perikanan Pengambengan yang sedang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penataan tersebut diharapkan membuka ruang bagi optimalisasi kawasan marina, sekaligus meningkatkan keselamatan pelayaran, kenyamanan wisatawan, dan daya saing BMTH.
AHY menekankan pembangunan BMTH harus tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi selaras dengan pelestarian lingkungan hidup dan budaya Bali. Ia menyatakan seluruh proses pembangunan akan memperhatikan aspirasi masyarakat serta berjalan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurutnya, keberhasilan BMTH tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, menarik investasi, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim. Dalam kunjungan tersebut, AHY juga menerima paparan mengenai progres pengembangan BMTH, termasuk percepatan deregulasi, penyesuaian tata ruang, pengembangan kawasan marina, serta rencana relokasi aktivitas perikanan sebagai bagian dari transformasi Pelabuhan Benoa menjadi pusat pariwisata maritim terpadu.
