Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mengatakan dirinya tidak mengincar jabatan tertentu saat kembali terjun ke dunia politik dengan bergabung ke PDI Perjuangan. Pernyataan itu disampaikan BTP saat peluncuran buku Panggil Saya BTP, Perjalanan Psikologi Ahok Selama di Mako Brimob di kantor Media Tempo, Jakarta, Senin (17/2).
Menurut BTP, jabatan merupakan konsekuensi dari perjuangan politik yang dijalankan. Karena itu, ia menyebut kemungkinan menjadi presiden pada masa mendatang tetap terbuka, meski ia menegaskan tidak berambisi mengejar kursi kepala negara.
“Karena saya tidak menginginkan sebuah jabatan. Saya hanya menginginkan, ketika pelanggaran terjadi, saya memperjuangkan (para korban) itu. Nah kalau memperjuangkan itu, eksesnya menjadi presiden. Itu ekses, bukan saya mengincar kursi presiden,” ujar Ahok. Ia juga melontarkan candaan bahwa setidaknya “minimal presiden direktur”, yang disambut tawa peserta acara.
Kendati demikian, BTP mengatakan belum mengetahui apakah akan maju pada Pemilihan Presiden 2024 atau tidak. Ia menyebut pencalonan merupakan kewenangan partai politik. “Mesti tanya partai itu,” katanya.
Ahok juga menyampaikan dirinya tidak menempati jabatan struktural di kepengurusan PDI Perjuangan. Namun, ia menyatakan siap mengajar, memberi semangat, dan meyakinkan para kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia.
Sementara itu, pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai peluang Ahok untuk bersaing dalam Pilpres 2024 masih ada. Ia berpendapat sebagian masyarakat Jakarta menyesal telah menghukum BTP secara berlebihan, terutama jika dibandingkan dengan penilaian terhadap kinerja gubernur saat ini.
Hamdi mengatakan, apabila fenomena kerinduan dipimpin BTP di Jakarta dapat diperbesar ke tingkat nasional, maka peluang Ahok untuk maju dalam Pilpres 2024 bisa terbuka. “Kita terlalu menghukum Ahok terlalu besar. Intinya kita salah pilih, ternyata bagusan Ahok saat memegang lebih tertata. Saya obyektif ya. Sekarang orang rindu lagi, ternyata kita menghukum Ahok terlalu keras, artinya ada peluang masyarakat merefleksikan kembali,” ujarnya.
Meski begitu, Hamdi menambahkan diperlukan “dobrakan” dalam politik Indonesia, terutama untuk mengatasi faktor SARA, agar BTP dapat memenangkan Pilpres. Menurutnya, faktor SARA masih sulit diubah dalam politik nasional. Ia mencontohkan negara maju seperti Amerika Serikat yang membutuhkan waktu lama hingga akhirnya memilih Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama.
BTP bebas dari Rutan Mako Brimob pada akhir Januari 2019 setelah menjalani pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan. Ia divonis bersalah melakukan penodaan agama oleh majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Beberapa bulan sebelum Pilpres 2019, ia bergabung dengan PDI Perjuangan dan kemudian ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina pada November tahun lalu.
