Di tengah duka akibat banjir beruntun yang melanda Sumatera, pemerintah dinilai perlu mengubah pendekatan penanganan bencana dari berbasis respons menuju berbasis pencegahan. Penilaian itu disampaikan pakar teknik sipil dan lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jazaul Ikhsan, dalam wawancara daring pada Selasa (2/12).
Ikhsan menilai mitigasi banjir tidak lagi cukup mengandalkan penyaluran logistik, evakuasi, maupun pembangunan tanggul sementara. Menurutnya, diperlukan perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berkelanjutan, serta penyelarasan kebijakan pembangunan dengan mitigasi lingkungan.
Ia menjelaskan strategi mitigasi sebaiknya dijalankan dalam dua fase, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, Ikhsan menyebut pemerintah perlu memperbesar kapasitas drainase, membangun kolam retensi, membersihkan sedimentasi sungai, serta mengimplementasikan sistem peringatan dini berbasis sensor.
Sementara pada jangka panjang, upaya mitigasi dinilai perlu mencakup restorasi ekosistem, pembangunan infrastruktur hijau, reboisasi kawasan rawan banjir, serta pemodelan komputer untuk memproyeksikan risiko banjir di masa depan. Ikhsan menekankan bahwa desain penanganan yang hanya bertumpu pada data masa lalu tidak lagi relevan karena perubahan iklim telah mengubah pola hujan dan debit air.
Ikhsan juga menyoroti pentingnya pengelolaan DAS dan zonasi ruang berbasis peta risiko sebagai instrumen hukum yang mengikat. Ia mendorong pembatasan pembangunan di zona merah serta ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan tata ruang. Menurutnya, tanpa kepatuhan terhadap regulasi, upaya mitigasi tidak akan berjalan optimal.
Selain kebijakan dan infrastruktur, ia menilai keberhasilan mitigasi banjir turut ditentukan oleh edukasi publik dan peran aktif masyarakat. Pelatihan kesiapsiagaan, literasi lingkungan, serta partisipasi warga dalam menjaga drainase dan ruang hijau disebut sebagai elemen penting untuk menurunkan risiko bencana secara berkelanjutan.
Ikhsan memperingatkan, jika strategi mitigasi tidak dijalankan secara komprehensif, banjir berpotensi tidak lagi sekadar menjadi bencana musiman, melainkan pola kehidupan baru di berbagai wilayah Indonesia.
