Perwakilan Dewan Rakyat Provinsi (DPRD) Dong Thap menggelar pertemuan dengan pemilih untuk menyampaikan laporan hasil sidang pertama dan kedua periode ke-11 DPRD Provinsi Dong Thap 2026–2031, sekaligus memaparkan agenda sidang reguler pertengahan tahun yang direncanakan pada 2026.

Dalam suasana yang disebut demokratis, terbuka, dan bertanggung jawab, warga memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai berpengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari, mulai dari infrastruktur transportasi, pasokan listrik, pertanian, layanan kesehatan, hingga kebijakan sosial.

Keluhan jalan rusak dan pasokan listrik di Komune My Thien

Di Komune My Thien, pemilih menyoroti kebutuhan investasi pembangunan jalan dan jembatan pedesaan. Perhatian utama diarahkan pada Jalan Provinsi 861 dan 863 yang dilaporkan dalam kondisi sangat buruk, dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas serta mengganggu mobilitas warga dan distribusi barang.

Warga juga meminta penanganan pemadaman listrik yang sering terjadi, tagihan listrik yang dinilai tinggi, serta kualitas pasokan listrik yang lemah. Selain itu, mereka mengusulkan perbaikan sikap pelayanan sebagian dokter dan perawat saat berinteraksi dengan pasien, menyoroti biaya konversi lahan perumahan yang dianggap terlalu tinggi, serta menyinggung naiknya harga sarana produksi pertanian di tengah harga beras dan sejumlah komoditas pertanian lain yang rendah.

Seusai mendengar masukan, pihak berwenang setempat dan perwakilan Tran Thanh Nguyen menjawab sebagian pertanyaan, sementara masukan lain dicatat untuk diteruskan ke instansi dan tingkat terkait agar dipertimbangkan dan ditangani.

Usulan pengelolaan lahan publik dan peningkatan akses perbatasan di Komune Thuong Phuoc

Di Komune Thuong Phuoc, pemilih menyampaikan bahwa wilayah mereka memiliki banyak lahan publik. Mereka mengusulkan agar provinsi mengizinkan komune menyewakan lahan tersebut guna menghindari pemborosan.

Warga juga meminta penambahan klaster perumahan untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki lahan agar memperoleh tempat tinggal yang stabil, serta mengusulkan peningkatan jumlah staf komune setelah penerapan model pemerintahan dua tingkat.

Di sektor pertanian, pemilih mengajukan perlunya pinjaman tanpa bunga untuk mendukung budidaya, dengan alasan harga beras saat ini rendah sehingga produksi dinilai tidak menguntungkan. Terkait transportasi dan perdagangan, warga mengusulkan peningkatan Jalan DT841 menjadi empat lajur yang menghubungkan ke gerbang perbatasan internasional Thuong Phuoc untuk memfasilitasi perdagangan dan mendorong perekonomian daerah. Mereka juga meminta pelebaran jalan desa agar transportasi dan aktivitas niaga lebih lancar, serta menekankan perlunya perhatian lebih terhadap layanan kesehatan.

Selain itu, pemilih melaporkan tanah longsor di sepanjang kanal Trung Tam, maraknya penyebaran selebaran iklan pinjaman tunai di jalan raya, serta persoalan sabung ayam dan anak muda yang berkumpul untuk ngebut dengan sepeda motor. Mereka meminta polisi komune meningkatkan patroli, inspeksi, dan penegakan hukum.

Masukan warga dicatat dan ditanggapi langsung oleh perwakilan DPRD Provinsi Dong Thap serta pimpinan setempat sesuai kewenangan masing-masing.

Isu kebijakan sosial, perencanaan kota, dan sampah di Lingkungan Cai Lay

Di Lingkungan Cai Lay, pemilih mengangkat isu kebijakan bagi orang-orang berjasa, perencanaan kota, investasi infrastruktur, dan pembangunan sosial ekonomi lokal.

Dalam kebijakan perlakuan istimewa bagi mereka yang berjasa dalam perjuangan revolusi, warga meminta penjelasan kriteria penetapan penerima manfaat, terutama bagi penerima Medali Perang Perlawanan. Kelompok ini disebut tidak menerima tunjangan reguler dan hanya menerima dukungan pada momen tertentu seperti Tahun Baru Imlek serta Hari Veteran dan Martir Perang 27 Juli.

Warga juga menilai mekanisme pembayaran tunjangan melalui rekening bank memiliki kekurangan karena penerima harus memelihara rekening dan menanggung biaya kartu tambahan, sehingga jumlah yang diterima berkurang. Mereka mengusulkan agar lembaga terkait meneliti metode pembayaran yang lebih sesuai.

Terkait target pembangunan kawasan perkotaan yang beradab pada 2030, warga menyampaikan kekhawatiran atas keterbatasan modal investasi, sementara sejumlah proyek infrastruktur mengalami kerusakan. Mereka menyoroti proyek transportasi yang telah direncanakan bertahun-tahun namun lambat pelaksanaannya, sehingga menyulitkan warga dalam membangun dan memperbaiki rumah serta berinvestasi dalam produksi.

Warga meminta agar informasi perencanaan dibuka secara tertulis, diperjelas rencana mana yang masih berlaku, serta diminta percepatan kompensasi dan pembebasan lahan atau pelaksanaan peningkatan jalan sesuai jadwal. Mereka juga berharap pemerintah daerah memberikan informasi lebih spesifik mengenai orientasi pembangunan wilayah administrasi, kawasan industri, serta kawasan komersial dan jasa. Adapun proyek pembangunan SMP Vo Viet Tan, warga meminta kejelasan ketersediaan dana dan jadwal pelaksanaan.

Masalah lain yang disampaikan meliputi sistem pengumpulan dan pengolahan sampah rumah tangga yang dinilai belum memadai sehingga terjadi penumpukan sampah, serta pemeliharaan ruang hijau perkotaan yang dianggap lambat, terutama pemangkasan yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan. Di bidang transportasi, warga meminta perbaikan segera pada ruas jalan yang rusak dan ambles, serta peningkatan inspeksi dan penegakan hukum terhadap truk pengangkut material konstruksi yang kelebihan muatan dan merusak infrastruktur.

Di sektor pertanian, warga mengeluhkan kesulitan saat mengubah lahan padi menjadi lahan tanaman tahunan karena setelah prosedur ditempuh, mereka masih dapat dikenai sanksi bila konversi dilakukan sebelum izin terbit. Mereka juga menyoroti lahan pertanian yang lama terbengkalai di kawasan permukiman yang dinilai boros dan berdampak pada petani sekitar, sehingga membutuhkan solusi seperti persuasi, dukungan, atau intervensi.

Tanggapan pemerintah setempat dan perwakilan DPRD

Ketua Komite Rakyat Kelurahan Cai Lay, Huynh Thanh Mong, memberikan jawaban atas sejumlah isu dalam kewenangannya. Terkait pembayaran tunjangan melalui rekening bank, pemerintah kelurahan menyatakan akan bekerja sama dengan bank di wilayah tersebut untuk mendorong dukungan dan mengurangi biaya pemeliharaan rekening bagi penerima manfaat.

Mengenai usulan tunjangan bagi veteran perang, khususnya mereka yang berpartisipasi di medan perang Kamboja dan dianugerahi Medali Perlawanan, pemerintah kelurahan menyatakan menerima masukan warga dan menugaskan Departemen Kebudayaan dan Urusan Sosial untuk berkoordinasi dengan unit terkait guna meninjau serta membandingkan dokumen dan ketentuan yang berlaku sebelum memberikan jawaban spesifik.

Untuk persoalan drainase dan peredaran truk besar di sejumlah ruas jalan, pemerintah kelurahan menugaskan Departemen Ekonomi, Infrastruktur, dan Perencanaan Kota berkoordinasi dengan warga melakukan survei lapangan, mengusulkan solusi, dan mempelajari pemasangan penghalang yang sesuai guna membatasi kendaraan kelebihan muatan demi melindungi infrastruktur transportasi.

Terkait pembangunan SMP Vo Viet Tan, pimpinan setempat menyatakan proyek tersebut telah dimasukkan dalam rencana investasi publik jangka menengah provinsi periode 2026–2029. Prosedur tender diharapkan dilaksanakan tahun ini agar pembangunan dapat dimulai lebih awal.

Untuk pemangkasan pohon di sepanjang Jalan Provinsi 868, pemerintah kelurahan menugaskan instansi terkait melakukan survei dan pelaksanaan guna memastikan keselamatan lalu lintas, terutama pada musim hujan. Adapun pemeliharaan dan penambalan Jalan Provinsi 868 disebut bukan kewenangan pemerintah daerah; pemerintah kelurahan akan mengumpulkan masukan dan mengusulkan kepada Dinas Konstruksi agar perbaikan segera dilakukan.

Dalam isu sanitasi lingkungan, pemerintah kelurahan menyatakan akan bekerja sama dengan unit pengumpulan sampah agar jadwal pengangkutan sesuai ketentuan, sekaligus mensurvei kebutuhan dan menyeimbangkan pendanaan untuk menambah tempat sampah umum di lokasi yang tepat guna meningkatkan estetika perkotaan dan mengurangi pembuangan sampah di luar area yang ditentukan.

Terkait lahan pertanian yang tersebar di kawasan permukiman dan dinilai tidak lagi layak untuk produksi, pemerintah kelurahan menyebut telah mencatat dan sedang meninjau kasus-kasus untuk mempelajari solusi ke depan. Untuk lahan pertanian yang lama terbengkalai, pemerintah menugaskan unit terkait berkoordinasi dengan komite lingkungan melakukan inspeksi dan survei lapangan guna merumuskan pengelolaan yang efektif, termasuk meminimalkan risiko pencemaran lingkungan, wabah penyakit, dan dampak bagi rumah tangga sekitar.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Phan Phung Phu juga memberikan informasi tambahan dan klarifikasi sesuai kewenangannya. Ia menyatakan pendapat dan saran lain dari warga akan dihimpun dan dilaporkan kepada DPRD Provinsi serta instansi terkait untuk dipertimbangkan dan diputuskan pada tahap berikutnya.