Program bantuan perumahan Stimulan di Kelurahan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, menuai sorotan warga. Program yang disebut-sebut bertujuan membantu pemenuhan hunian layak itu dinilai belum berjalan optimal dan belum menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan.
Sejumlah warga mengaku telah menunggu realisasi bantuan selama puluhan tahun. Meski pendataan dan survei oleh tim teknis disebut berulang dilakukan setiap tahun, kepastian pencairan bantuan masih belum jelas.
Keluhan disampaikan salah seorang warga yang menyebut anaknya masuk dalam daftar calon penerima. Ia mengatakan janji bantuan sudah terdengar sejak masa jabatan Lurah Nadris hingga lurah saat ini, namun proses di lapangan dinilai hanya sebatas pendataan.
“Setiap tahun mereka hanya datang mengambil data dan dokumentasi foto. Setelah itu hilang, tidak ada tanggapan positif maupun tindak lanjut nyata yang kami rasakan,” ujarnya.
Ketidakjelasan itu kembali dipertanyakan ketika tim survei turun ke lapangan baru-baru ini. Sejumlah warga mempertanyakan transparansi penentuan objek survei kepada Kepala Lingkungan setempat karena ada rumah calon penerima yang disebut terlewatkan.
Kepala Lingkungan menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui jadwal pasti kedatangan tim teknis. Ia menirukan pertanyaan warga di lapangan yang mempertanyakan mengapa rumah calon penerima belum disurvei dan mengaku akan mendampingi tim jika mengetahui jadwal sebelumnya.
Sementara itu, Lurah Baras memberikan penjelasan singkat saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Senin pagi. Ia menyebut wilayah yang disurvei saat ini merupakan proyek percontohan. “Memang wilayah ini didahulukan sebagai tempat percobaan dan contoh pelaksanaan program,” tulisnya.
Persoalan penyaluran bantuan juga memantik reaksi Ketua Ikatan Jurnalis Sulbar (IJS) DPW Pasangkayu, A. Ansar, yang mengaku namanya telah berada dalam daftar tunggu selama puluhan tahun. Informasi dari internal kantor kelurahan menyebut, saat tim dari Dinas Perumahan Rakyat melakukan verifikasi lapangan yang didampingi lurah, nama Ansar belum tercantum dalam daftar pemeriksaan.
Seorang staf kelurahan yang meminta identitasnya dirahasiakan turut menyoroti adanya dugaan ketimpangan prioritas. Ia menyebut di wilayah Bambaloka terdapat dua rumah yang sekaligus mendapatkan bantuan, sementara warga yang baru didata justru namanya sudah tercantum, sedangkan yang menunggu lama belum memperoleh kepastian.
Ansar mendesak Pemerintah Kabupaten Pasangkayu mengevaluasi dan membenahi sistem pendataan serta penyaluran bantuan Stimulan agar lebih transparan dan akuntabel sesuai regulasi pemerintah pusat. Ia juga meminta adanya evaluasi menyeluruh dari bupati agar janji bantuan yang telah lama dinantikan dapat segera diwujudkan.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Pasangkayu belum memberikan tanggapan resmi maupun penjelasan teknis terkait mekanisme penentuan penerima bantuan tersebut.
