Tragedi dalam pesta pernikahan putra Dedi Mulyadi di Pendopo Kabupaten Garut menyoroti rapuhnya relasi antara popularitas tokoh politik dan kesiapan tata kelola acara publik. Kegiatan yang dikemas sebagai “pesta rakyat” itu berujung kekacauan kerumunan dan menewaskan tiga orang setelah massa membludak dan tak terkendali.
Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa daya tarik seorang figur publik dapat memobilisasi massa dalam waktu singkat, tetapi sekaligus menghadirkan risiko besar bila tidak disertai perencanaan teknis, disiplin organisasi, serta mitigasi keselamatan yang memadai.
Dedi Mulyadi selama ini dikenal sebagai politikus dengan citra populis, aktif di media sosial, dan dekat dengan warga. Sejumlah survei dan catatan lembaga riset yang dikutip dalam tulisan ini menggambarkan jangkauan pengikutnya yang besar di berbagai platform serta tingkat popularitas dan kedisukaan publik yang tinggi. Dalam kajian psikologi politik, kekuatan semacam itu kerap disebut sebagai “daya magnet sosial”, yakni kemampuan simbolik untuk menarik dan menggerakkan orang banyak, terutama ketika dibingkai dengan narasi kedekatan dan kebaikan.
Namun, magnetisme massa juga dapat memunculkan jebakan “ilusi kekebalan”: keyakinan bahwa acara yang digelar oleh figur populer akan berjalan lancar dengan sendirinya. Dalam kasus di Garut, pesta rakyat tersebut menjanjikan hiburan dan makan gratis bagi ribuan warga. Antusiasme besar sudah terlihat sejak pagi, bahkan sebelum acara dimulai. Meski pengamanan melibatkan 500 aparat kepolisian, kerumunan tetap tak terkendali. Ketika pintu pendopo dibuka, massa berebut masuk dan situasi berubah menjadi chaos.
Penulis menilai pola semacam ini bukan hal baru. Di tingkat nasional, Festival Musik Berdendang Bergoyang pada 2022 disebut sebagai contoh lain persoalan kelebihan kapasitas, penonton berdesakan, dan kekacauan sistem alur akses yang berujung pembatalan pada hari ketiga. Di tingkat global, tragedi Itaewon di Korea Selatan pada Halloween 2022 juga menjadi rujukan bagaimana desakan massa di ruang sempit dapat menimbulkan korban besar ketika pengelolaan kerumunan tidak disiapkan dengan prediksi realistis atas daya tarik acara.
Rangkaian contoh tersebut menguatkan kesimpulan bahwa popularitas dan antusiasme publik tidak otomatis sejalan dengan keselamatan. Tanpa manajemen risiko yang berbasis perhitungan kapasitas lokasi, desain keluar-masuk, pengaturan arus orang, dan kesiapan tanggap darurat, kerumunan dapat berubah dari euforia menjadi kepanikan.
Dari perspektif psikologi organisasi, situasi ini digambarkan sebagai “rabun jauh organisasi”, ketika panitia atau institusi terlalu fokus pada target utama—seperti keberhasilan acara atau pencitraan—sementara aspek pengamanan dan prosedur operasi standar yang krusial justru terpinggirkan. Studi analitik terkait penyelenggaraan acara besar yang dikutip penulis menyebut berbagai risiko utama, mulai dari kelebihan kapasitas, akses keluar-masuk yang tidak aman, kegagalan mitigasi kerumunan, hingga absennya respons darurat yang memadai.
Penjelasan lain datang dari psikologi massa, antara lain teori deindividuasi, yang menggambarkan bagaimana individu dalam kerumunan dapat kehilangan kontrol personal dan lebih mudah terdorong perilaku impulsif. Dalam konteks figur publik, dorongan untuk mendekat pada sumber popularitas—ditambah label “gratis” dan narasi “untuk rakyat”—dapat memperbesar euforia kolektif. Efek media sosial, menurut penulis, ikut mempercepat mobilisasi massa dan mempertebal antusiasme tanpa filter rasional, sehingga kebutuhan pengaturan arus, pembatas, dan skenario darurat menjadi semakin penting.
Sejumlah rujukan manajemen acara yang dikutip menekankan pentingnya pengendalian kerumunan berbasis data, perhitungan kapasitas venue, desain akses keluar-masuk, serta pelatihan respons darurat secara berkala. Pengabaian risiko, menurut penulis, kerap terjadi karena sensasi kegembiraan kolektif dan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Dalam refleksinya, penulis mengajukan beberapa pelajaran. Popularitas, disebutnya, tidak dapat diperlakukan sebagai “izin” untuk mengumpulkan massa tanpa peta risiko dan pengaturan teknis yang disiplin. Masyarakat juga diminta mengedepankan logika keselamatan, bukan sekadar merasa berhak atas akses. Selain itu, acara massal yang melibatkan tokoh berpengaruh dinilai perlu dirancang oleh tim profesional, bukan hanya sukarelawan atau loyalis yang tidak memiliki kecakapan mitigasi kerumunan.
Tragedi di Garut, pada akhirnya, diposisikan sebagai refleksi nasional: popularitas politik semestinya berjalan seiring tanggung jawab perlindungan massa. Keberhasilan acara besar tidak cukup diukur dari jumlah peserta, tetapi juga dari ketatnya standar keamanan dan kesiapsiagaan yang diterapkan secara sistematis. Penulis menutup dengan penekanan bahwa pendidikan dan pelatihan manajemen kerumunan perlu menjadi bagian dari standar operasional penyelenggaraan acara publik, terutama yang melibatkan tokoh berpengaruh.
