Tokoh Masyarakat Limapuluh Kota Temui Bupati dan DPRD, Bahas Isu Sosial Kemanusiaan dan Dinamika Politik

Tokoh Masyarakat Limapuluh Kota Temui Bupati dan DPRD, Bahas Isu Sosial Kemanusiaan dan Dinamika Politik

Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota mendatangi Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD setempat pada Jumat (13/2/2026) pagi. Pertemuan tersebut disebut sebagai agenda silaturahmi rutin tahunan sekaligus forum penyampaian masukan terkait isu sosial kemanusiaan dan dinamika politik daerah.

Rombongan terdiri dari aktivis kemanusiaan dan sosial yang tergabung dalam Palanta Aksi Kemanusiaan dan Sosial (PakSa), pengurus Yayasan IBRATAMA, serta unsur organisasi keagamaan seperti NU, MUI, dan DMI. Kehadiran mereka disebut disambut terbuka oleh jajaran pemerintah daerah.

Presidium PakSa sekaligus Ketua Yayasan IBRATAMA, Ferizal Ridwan, menyampaikan bahwa silaturahmi ini menjadi wadah komunikasi antara tokoh masyarakat dan pimpinan daerah. Menurutnya, pertemuan juga dimanfaatkan untuk menyampaikan pandangan mengenai kondisi sosial dan perkembangan politik di daerah.

Ferizal menilai dialog semacam ini penting agar pemerintah daerah memperoleh masukan dari berbagai elemen masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menjaga stabilitas serta mendorong pembangunan daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Deni Asra, mantan Ketua DPRD sekaligus Ketua Partai Gerindra Limapuluh Kota, menyatakan pihaknya memberikan dukungan dan masukan strategis terkait visi pembangunan daerah oleh pasangan kepala daerah saat ini. Ia juga menyampaikan kesiapan untuk ikut berkontribusi melalui pemikiran dan jaringan yang dimiliki.

H Ismardi BA, mantan Ketua DPRD periode 2004–2009, berharap pemerintah daerah dapat merangkul seluruh potensi masyarakat, baik di kampung maupun di perantauan, terutama dalam menghadapi dinamika politik dan tantangan krisis yang berkembang. Ia juga mengajak masyarakat tidak terprovokasi oleh isu yang beredar belakangan dan tidak menyebarkan informasi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di ruang publik, terlebih di tengah perkembangan teknologi IT dan AI.

Ketua DMI Limapuluh Kota, Buya Akmul DS, turut mengingatkan agar masyarakat tidak cepat memvonis dan berspekulasi negatif terhadap isu yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenaran informasi. Ia menekankan pentingnya tabayun serta mengingatkan bahwa musibah dapat menjadi ujian, terlebih bagi pejabat publik.

Para tokoh juga menyampaikan dukungan dan semangat kepada bupati dan keluarga agar tidak terganggu secara politik dalam menjalankan amanah. Ajakan serupa disampaikan Buya Sudirman Sair, pembina Pondok Pesantren Al Syadiah dan Dewan Syuro NU Limapuluh Kota, yang menekankan pentingnya sikap saling memaafkan dan menjadikan peristiwa sebagai pembelajaran karena setiap manusia tidak luput dari kesalahan.

Ferizal Ridwan berharap Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD tetap fokus menjalankan visi dan misi pembangunan daerah. Ia juga mengajak semua pihak menjaga silaturahmi dan stabilitas politik demi kondusifitas daerah, terutama menjelang bulan suci Ramadhan. Ferizal menyebut kepala daerah dan wakilnya dinilai saling melengkapi, serta menegaskan komitmen tokoh senior untuk tetap memberikan kritik dan saran yang konstruktif.

Menurut Ferizal, Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD menyatakan terbuka terhadap masukan, kontrol, serta nasihat dari para tokoh masyarakat demi kemajuan Limapuluh Kota.

Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah tokoh, di antaranya Ferizal Ridwan, Deni Asra, H Ismardi, Buya Akmul DS, Buya Sudirman Sair, Hafnizal Oyong, Eri Ramli, Edison Sumar, Syahrisman Dt Iyang, Khairul Apit, Desmar Ayudi, Drs N Ben Yuza, serta Budi Febriandi. Sejumlah wartawan Luak Limopuluah juga disebut turut hadir.

Usai bertemu kepala daerah, para tokoh melanjutkan kunjungan ke kantor DPRD Limapuluh Kota. Namun diskusi dengan DPRD dilakukan secara daring karena anggota DPRD diinformasikan sedang berada di luar daerah. Pimpinan DPRD menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap pembangunan daerah.