Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait kinerja Presiden Prabowo Subianto setelah hampir dua tahun masa kepemimpinannya. Survei tersebut mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 79,9 persen.
Rincian temuan menunjukkan 13 persen responden menyatakan sangat puas dan 66,9 persen cukup puas. Sementara itu, 17,1 persen responden mengaku kurang puas dan 2,2 persen menyatakan tidak puas sama sekali.
Survei dilakukan pada 15–21 Januari 2026 terhadap 1.220 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Indikator menyebut survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen. Temuan tersebut disebut sebagai salah satu tingkat persetujuan tertinggi dibandingkan periode awal presiden sebelumnya.
Dalam survei itu, alasan terbesar kepuasan responden adalah persepsi keberhasilan pemberantasan korupsi. Sebanyak 17,5 persen responden menyebut puas karena Prabowo dinilai tegas memerangi korupsi, sejalan dengan narasi antikorupsi yang konsisten disampaikan pemerintah.
Alasan berikutnya adalah penilaian bahwa Presiden sering memberi bantuan kepada masyarakat. Sebanyak 15,6 persen responden menyatakan puas karena bantuan sosial dan kebijakan yang dinilai populis dianggap berdampak langsung, terutama bagi kelompok ekonomi bawah.
Selain itu, 11 persen responden menilai program kerja pemerintah bagus, dan 10,5 persen menyebut kinerja sudah terbukti. Faktor ketegasan dan wibawa Prabowo juga menjadi alasan kepuasan bagi 9,7 persen responden. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut disebut, dengan 8,4 persen responden mengaku puas terhadap program tersebut.
Burhanuddin menyampaikan bahwa dibandingkan tahun pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, angka kepuasan pada periode awal Prabowo relatif lebih tinggi. Salah satu faktor yang disebut membedakan adalah tidak adanya kebijakan tidak populer seperti kenaikan harga BBM pada tahun pertama.
Meski demikian, survei juga mencatat sejumlah alasan ketidakpuasan. Sebanyak 16,2 persen responden tidak puas karena bantuan dinilai tidak tepat sasaran atau kurang merata. Lalu 15,8 persen menilai belum ada bukti kinerja yang nyata, dan 13,7 persen menyebut program kerja belum berjalan maksimal.
Isu ekonomi juga muncul dalam temuan survei. Sebanyak 9,2 persen responden menyatakan ekonomi belum stabil atau memburuk, sementara 5,8 persen mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan. Isu korupsi tetap menjadi catatan, dengan 4,4 persen responden menilai praktik korupsi masih merajalela.
Burhanuddin mengingatkan bahwa hasil survei bersifat dinamis. Ia menyebut approval rating sempat menurun pada September 2025 sebelum kembali pulih. Menurutnya, kondisi ekonomi yang relatif kondusif setelah periode Natal dan Tahun Baru, serta peningkatan belanja pemerintah pada kuartal akhir 2025, dinilai ikut mendorong sentimen positif.
Menanggapi hasil survei, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut temuan tersebut sebagai bahan evaluasi. Ia menekankan bahwa angka ketidakpuasan sekitar 19 persen tetap menjadi perhatian pemerintah.
“Approval rating adalah masukan dan bahan introspeksi. Catatan-catatan itu yang justru jadi perhatian untuk perbaikan ke depan,” ujar Dasco.
Gerindra menyatakan fokus Presiden adalah memperbaiki implementasi program, termasuk memastikan kualitas MBG serta pemerataan akses kredit bagi UMKM dan kelas menengah.
Sementara itu, PDIP mengapresiasi tingginya kepuasan publik namun mengingatkan agar tidak terlena. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut survei merupakan potret sesaat yang bisa berubah mengikuti situasi ekonomi dan sosial.
PDIP juga menyoroti pelaksanaan program, kualitas belanja negara, dan stabilitas ekonomi. Menurut mereka, tingkat kepuasan perlu sejalan dengan perbaikan konkret di lapangan, terutama pada program yang menyerap anggaran besar seperti MBG. Mereka menekankan pentingnya pengawasan dan integritas implementasi agar kepercayaan publik tetap terjaga.
