Jakarta — Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah tercatat menunjukkan tren positif. Sejumlah program yang dijalankan pemerintah dinilai mulai memberikan dampak dan mendapat respons baik dari publik.
Berdasarkan hasil survei Indikator Politik, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo mencapai 79,2 persen. Angka tersebut dipandang menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan dan program pemerintah dinilai berjalan sesuai harapan masyarakat.
Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, menyebut hasil itu mencerminkan persepsi publik bahwa pemerintah berada pada arah yang jelas. “Ini menunjukan bahwa rakyat menilai pemerintah sudah berada di jalan yang tepat atau arah yang jelas,” kata Ayip dalam keterangan pers, Rabu, 25 Februari 2026.
Menurut Ayip, persepsi positif masyarakat turut dipengaruhi komitmen pemerintah dalam merealisasikan janji politik yang disampaikan sebelumnya. Sejumlah program prioritas dinilai mulai berjalan dan dirasakan manfaatnya di berbagai daerah.
Program yang disebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), swasembada beras dan ketahanan pangan, cek kesehatan gratis, serta pemerataan pendidikan yang lebih inklusif.
Ayip menilai beberapa janji kampanye mulai direalisasikan. Ia mencontohkan MBG dengan 60 juta penerima, KDMP yang ditargetkan hadir di setiap desa, swasembada beras pada tahun pertama, Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah pesisir, Sekolah Rakyat gratis untuk rakyat miskin, hingga cek kesehatan gratis.
Meski demikian, Ayip menekankan perlunya penguatan kualitas pelaksanaan agar manfaat program lebih optimal dan merata. Ia juga menyinggung perlunya evaluasi yang lebih serius terkait sejumlah kejadian dalam beberapa bulan terakhir, termasuk penegakan standar operasional prosedur (SOP). “Bila perlu tutup dapur dapur nakal yang tidak sesuai dengan SOP yang sudah diberikan,” ujarnya.
Selain itu, Ayip menilai program Sekolah Rakyat memiliki tujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Pengelolaan yang konsisten, menurutnya, diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan kesempatan belajar.
Penilaian serupa disampaikan terhadap KDMP yang disebut memiliki konsep untuk memperkuat perekonomian desa secara kolektif dan berkelanjutan.
“Dengan kata lain janji dan program pemerintah ini sudah berjalan baik, tapi kualitas, pemerataan dan keberlanjutan program masih perlu pengawasan dan evaluasi ketat agar dampaknya tetap dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia,” kata Ayip.
