Lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis temuan mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokrasi. Hasilnya menunjukkan, institusi yang dinilai krusial dalam demokrasi—seperti partai politik, DPR, DPD, dan MPR—justru memperoleh tingkat kepercayaan yang relatif lebih rendah dibanding institusi demokrasi lainnya.

Survei Indikator dilakukan pada 11–21 Februari 2022 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia secara proporsional. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan metode stratified multistage random sampling. Margin of error survei ini sebesar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Indikator: Sinyal Buruk bagi Demokrasi

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, menilai rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik, DPR, DPD, dan MPR sebagai kabar kurang baik bagi kondisi demokrasi saat ini. Menurutnya, partai politik seharusnya menjadi mekanisme utama untuk menyuarakan aspirasi publik.

“Kabar yang kurang baiknya adalah institusi demokrasi yang paling krusial, seperti partai politik, DPR, DPD, MPR, itu tingkat trust-nya relatif lebih rendah dibanding institusi demokrasi yang lain. Bahkan, dibandingkan institusi yang lain, partai politik tingkat trust-nya paling rendah,” kata Burhanuddin dalam paparan rilis survei secara virtual, Minggu (3/4/2022).

Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan terhadap partai politik pernah relatif tinggi pada masa awal reformasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tren tersebut disebut terus menurun.

“Terus terang jika dibandingkan dengan awal reformasi tingkat kepercayaan publik saat itu relatif tinggi, tapi belakangan kan turun. Ini bukan hal baru, bukan temuan yang baru,” ujarnya.

Korupsi Disebut Jadi Salah Satu Faktor

Burhanuddin menilai rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik dan lembaga perwakilan dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya, pemberitaan mengenai kasus korupsi yang melibatkan elite partai atau politikus, yang kemudian membentuk persepsi negatif di masyarakat.

“Kalau parpol atau DPR kan seringkali diberitakan, tidak semuanya, ada beberapa elite partai yang tersangkut korupsi terus kemudian publik melakukan semacam generalisasi, karena terlalu banyak kasus korupsi yang melibatkan elite partai. Tentu saja itu membuat memori publik menjadi kurang positif terhadap partai politik,” kata dia.

Ia mendorong temuan ini menjadi bahan introspeksi bagi partai politik serta lembaga perwakilan. “Ini yang menurut saya harus jadi introspeksi buat partai politik. Buat DPR, buat DPD, karena bagaimanapun wajah demokrasi kita itu mereka,” ujarnya.

Daftar Tingkat Kepercayaan Publik

Dalam survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik tercatat sebesar 54,2%. Sementara DPR memperoleh 61,2% dan DPD 64,7%.

• TNI: 92,7%
• Presiden: 85,1%
• Mahkamah Agung (MA): 79%
• Mahkamah Konstitusi (MK): 78%
• Polri: 75,2%
• Pengadilan: 74%
• KPK: 73,8%
• Kejaksaan: 73,8%
• MPR: 67%
• DPD: 64,7%
• DPR: 61,2%
• Partai Politik: 54,2%