Survei terbaru Indekstat mencatat mayoritas publik, yakni 61,2 persen responden, mengaku khawatir terhadap potensi kembalinya peran TNI dan Polri dalam urusan politik praktis. Temuan ini muncul di tengah kembali menguatnya perbincangan soal kemungkinan hadirnya kembali dwifungsi.
Direktur Indekstat Ali Mahmudin menyampaikan, responden yang menyatakan tidak khawatir sebesar 12 persen. Adapun 16 persen lainnya tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu. Pernyataan itu disampaikan Ali dalam rilis yang digelar secara daring pada Sabtu (21/2/2026).
Di sisi lain, survei tersebut juga menemukan kecenderungan berbeda ketika responden ditanya soal penempatan personel TNI dan Polri pada jabatan sipil. Sebanyak 47,2 persen responden menyatakan setuju jika personel militer dan polisi menempati jabatan sipil dengan alasan efisiensi pembangunan. Sementara itu, 41,2 persen menyatakan tidak setuju, dan 11,6 persen tidak menjawab.
Indekstat juga menyilangkan data tingkat kekhawatiran responden dengan sikap terhadap penempatan TNI-Polri di jabatan sipil. Pada kelompok yang menyatakan sangat khawatir (13,6 persen), mayoritas menyatakan penolakan: 62,1 persen menyatakan sangat tidak setuju dan 17,3 persen tidak setuju.
Sementara pada kelompok yang menyatakan khawatir, sebanyak 64,8 persen responden menyatakan tidak setuju terhadap penempatan TNI-Polri di jabatan sipil. Dari kelompok ini, 27,7 persen di antaranya menyatakan sangat tidak setuju.
Survei Indekstat melibatkan 1.200 responden acak di seluruh Indonesia dengan usia minimal 17 tahun. Margin of error survei ini sebesar 2,9 persen. Pengumpulan data dilakukan secara tatap muka pada rentang 11–25 Januari 2026.
Menanggapi hasil survei, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) RI Hariqo Satria menyatakan pihaknya belum akan memberikan komentar lebih jauh. Ia mengatakan data tersebut akan dipelajari lebih mendalam, termasuk terkait relasi TNI/Polri dan birokrasi lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Harian PKB Gielbran Muhammad Noor menilai kekhawatiran publik terkait TNI/Polri yang mengisi jabatan sipil memang ada. Namun, ia menyebut TNI sebagai pihak yang dinilai mampu dimobilisasi lebih intens untuk menggerakkan program pemerintah dan dianggap efisien sebagai roda pembangunan, meski menurutnya terdapat risiko yang perlu diwaspadai bersama.
Gielbran juga menyatakan keyakinannya bahwa Orde Baru tidak akan muncul kembali. Menurutnya, banyak pihak kini berani berbicara, yang ia anggap dapat mengurangi kekhawatiran terkait penempatan TNI dan Polri di jabatan sipil.
