Sekretaris Partai Hanoi, Tran Duc Thang, meminta alokasi sumber daya diprioritaskan untuk mengatasi persoalan sosial mendesak yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Arahan itu disampaikan dalam sebuah sesi khusus yang dinilainya penting karena akan memutuskan banyak kebijakan spesifik guna mengonkretkan Undang-Undang Kota Ibu Kota 2026.
Dalam sesi tersebut hadir Nguyen Trong Dong, Anggota Komite Sentral Partai sekaligus Wakil Sekretaris Tetap Komite Partai Kota Hanoi; Vu Dai Thang, Anggota Komite Sentral Partai, Wakil Sekretaris Komite Partai Kota dan Ketua Komite Rakyat Kota Hanoi; serta Phung Thi Hong Ha, Wakil Sekretaris Komite Partai Kota dan Ketua Dewan Rakyat Kota Hanoi.
Tran Duc Thang menekankan bahwa kebijakan yang diputuskan dalam sesi itu diharapkan menjadi landasan hukum dan dorongan kelembagaan untuk membawa Hanoi memasuki era pembangunan baru. Ia mendesak para delegasi Dewan Rakyat kota agar menunjukkan tanggung jawab tertinggi kepada pemilih dan masyarakat dengan berdiskusi secara demokratis, jujur, cerdas, dan substantif terhadap setiap rancangan dokumen, dengan merujuk pada pengalaman praktis mereka.
Dalam arahannya, Tran Duc Thang menyoroti sejumlah poin utama. Pertama, ia meminta agar semangat inovasi dipegang teguh dengan mendorong desentralisasi, pendelegasian kewenangan, dan alokasi sumber daya. Ia juga menekankan perlunya kejelasan pembagian tanggung jawab tiap entitas, mekanisme pemantauan dan evaluasi hasil, serta langkah pencegahan korupsi dan kepentingan pribadi.
Ia menambahkan, prosedur administrasi perlu terus disederhanakan guna menciptakan iklim investasi dan bisnis yang transparan. Setiap kebijakan, menurutnya, harus dinilai secara menyeluruh dari dasar hukum, dampak kebijakan, sumber daya pelaksanaan, kelayakan, hingga tingkat konsensus sosial. Perhatian khusus diminta untuk kebijakan yang bersifat luar biasa dan unik agar implementasinya benar-benar menghasilkan perubahan nyata bagi pembangunan ibu kota.
Kedua, terkait kesejahteraan sosial, Tran Duc Thang menegaskan prioritas utama adalah mengalokasikan sumber daya untuk menyelesaikan masalah sosial mendesak yang memengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Ia meminta adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan perhatian kepada kelompok penerima manfaat kebijakan, termasuk memperluas akses terhadap perumahan serta layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan.
Ia juga menekankan kebijakan dukungan harus memastikan bantuan keuangan tepat sasaran, tepat tujuan, dan sesuai dengan kapasitas anggaran kota.
Ketiga, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, Tran Duc Thang menyebut pengetahuan, data digital, sains dan teknologi, serta sumber daya manusia berkualitas tinggi sebagai pendorong utama pertumbuhan kota yang cepat dan berkelanjutan. Ia mendorong uji coba kebijakan terobosan dan model baru secara berani, sekaligus membangun lingkungan hukum yang memberi ruang bagi ekosistem inovasi serta memperkuat keterkaitan antara riset, uji coba, dan produksi untuk mentransformasi model pembangunan ibu kota.
Keempat, pada aspek pengelolaan dan pengembangan perkotaan, ia meminta pendekatan yang holistik dan tersinkronisasi, selaras dengan visi 100 tahun dalam rencana induk ibu kota. Langkah yang disorot antara lain penciptaan ruang pertumbuhan baru melalui pemanfaatan zona dinamis dengan model TOD (Transit-Oriented Development), optimalisasi ruang di tingkat rendah, tinggi, dan bawah tanah, serta penanganan hambatan dari akar persoalan, penataan ulang ruang arsitektur, dan penguatan kepentingan publik.
Menurutnya, kebijakan baru di bidang perkotaan harus disusun secara terbuka, transparan, terstandarisasi dalam standar dan data, serta berada di bawah pengawasan ketat.
Kelima, setelah resolusi disahkan, Tran Duc Thang meminta Komite Rakyat Kota dan instansi terkait segera memulai implementasi agar kebijakan dapat cepat menunjukkan efektivitasnya.
