Pada 2 Juni, Sekretaris Komite Partai Kota Hanoi Tran Duc Thang menegaskan pentingnya memprioritaskan alokasi sumber daya secara maksimal untuk menangani persoalan sosial mendesak yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Pernyataan itu disampaikan dalam pidato pembukaan sesi ketiga (sesi khusus) Dewan Rakyat Kota Hanoi ke-17.
Dalam pidatonya, Tran Duc Thang—Anggota Biro Politik sekaligus Ketua Delegasi Majelis Nasional Kota Hanoi—menyatakan bahwa Undang-Undang Kota Ibu Kota Tahun 2026 telah memberikan Hanoi kewenangan serta mekanisme khusus yang dinilai lebih unggul. Menurutnya, hal ini menjadi landasan strategis untuk mewujudkan aspirasi membangun ibu kota yang “Budaya - Beradab - Modern” serta berkembang pesat dan berkelanjutan di era baru.
Ia menekankan bahwa tugas penting dan menentukan bagi kota saat ini adalah menyusun peraturan turunan yang rinci, selaras, praktis, dan memiliki tingkat kelayakan tinggi, serta memastikan pelaksanaannya berjalan tegas dan efektif.
Tran Duc Thang juga menyampaikan bahwa Komite Tetap Komite Partai Kota Hanoi telah menerbitkan Arahan No. 15-CT/TU untuk mengarahkan pengorganisasian dan pelaksanaan Undang-Undang Kota Ibu Kota 2026. Arahan tersebut mencakup pembahasan dan pemberian umpan balik terhadap dokumen terkait, peninjauan dan penilaian menyeluruh atas dampak kebijakan, serta permintaan konsultasi luas dengan kementerian, lembaga, masyarakat, dan pelaku usaha.
Ia menegaskan prinsip pelaksanaan kebijakan: aturan yang sudah jelas, mapan, dan disepakati perlu segera diterbitkan dan diterapkan. Sementara itu, kebijakan yang dinilai sulit, berdampak luas, atau belum memperoleh konsensus diminta untuk dibahas lebih lanjut dan dievaluasi dampaknya secara cermat, disertai tenggat waktu yang spesifik dan jelas.
Dalam kesempatan tersebut, Tran Duc Thang mengapresiasi Dewan Rakyat Kota Hanoi, Komite Rakyat Kota Hanoi, serta departemen dan lembaga terkait atas fokus dan mobilisasi sumber daya intelektual dalam penyusunan serta peninjauan usulan yang akan dipaparkan pada sesi itu. Ia menilai isu-isu yang dibahas merupakan persoalan besar dan penting dengan dampak luas terhadap pembangunan sosial-ekonomi ibu kota.
Karena itu, ia meminta para delegasi Dewan Rakyat Kota Hanoi menunjukkan tanggung jawab tertinggi kepada pemilih dan masyarakat dengan melakukan pembahasan yang demokratis, jujur, cerdas, dan substantif terhadap setiap rancangan usulan.
Tran Duc Thang juga menekankan perlunya menerapkan semangat inovasi secara menyeluruh, mendorong desentralisasi dan pendelegasian kewenangan yang terkait dengan alokasi sumber daya, serta memperjelas tanggung jawab setiap entitas. Ia menyoroti pentingnya mekanisme inspeksi, pengawasan, dan evaluasi hasil untuk mencegah korupsi dan kepentingan pribadi, sekaligus terus memangkas prosedur administratif guna menciptakan lingkungan investasi dan bisnis yang transparan dan unggul.
Menurutnya, setiap kebijakan perlu dinilai secara komprehensif dari sisi dasar hukum, dampak kebijakan, sumber daya pelaksanaan, kelayakan, dan tingkat konsensus sosial—terutama untuk aspek yang menonjol dan unik. Ia menekankan agar kebijakan yang diberlakukan dapat diimplementasikan efektif dan menghasilkan perubahan signifikan bagi pembangunan Hanoi.
Terkait kesejahteraan sosial, ia menegaskan perlunya prioritas sumber daya untuk menyelesaikan masalah sosial yang mendesak, meningkatkan pelayanan bagi penerima manfaat kebijakan, serta memperluas akses warga terhadap perumahan dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan budaya. Ia juga mengingatkan agar kebijakan dukungan tepat sasaran, mencapai tujuan yang ditetapkan, dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran kota.
