Riset Monash Data & Democracy Research menilai gelombang protes publik pada akhir Agustus 2025 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan puncak dari akumulasi frustrasi sosial yang telah terbentuk dalam dua tahun terakhir. Kesimpulan itu disampaikan dalam laporan yang dirilis Kamis, 4 September 2025, oleh Co-Director Monash Data & Democracy Research Derry Wijaya bersama Ika Idris.
Dalam riset tersebut, tim peneliti meninjau hampir 10 juta percakapan digital di media sosial dan pemberitaan, lalu menganalisis lebih lanjut 13.780 unggahan orisinal pada periode 25–31 Agustus 2025. Hasil analisis menunjukkan 29,1 persen percakapan tergolong toksik, dengan lonjakan terjadi pada 28–30 Agustus seiring eskalasi kekerasan di lapangan setelah tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan.
Peneliti juga menemukan 20 persen percakapan bermuatan polarisasi. Emosi yang paling dominan dalam percakapan tersebut adalah kemarahan, mencapai 47,3 persen. Menurut Derry Wijaya, polarisasi yang muncul berakar pada ketegangan antara kelompok berprivilese—yang mencakup elit politik, pejabat, dan pemegang akses ekonomi—dengan kelas pekerja serta kelompok menengah rentan. “Polarisasi ini berakar pada ketegangan antara kelompok berprivilese, elit politik, pejabat, pemegang akses ekonomi, dengan kelas pekerja dan menengah rentan. Protes Agustus hanya menegaskan kembali jurang tersebut,” ujar Derry dalam laporan.
Meski demikian, laporan itu menekankan polarisasi tidak selalu bersifat destruktif. Peneliti mencatat polarisasi juga dapat berfungsi sebagai perekat solidaritas antar komunitas rentan. Media sosial, menurut riset tersebut, menjadi arena artikulasi emosi kolektif warga sekaligus memperluas narasi “rakyat versus elit”.
Dinamika emosi publik disebut bergerak dari antisipasi pada awal aksi, memuncak dalam kemarahan, lalu bercampur dengan kesedihan, ketakutan, dan keterkejutan. Pada saat yang sama, riset mencatat adanya pergeseran dalam Gerakan 17+8, ketika kemarahan mulai berganti dengan sentimen netral dan bahkan joy. Fokus gerakan digital ini dinilai beralih pada solusi konkret serta solidaritas simbolik.
Monash menyebut tren polarisasi telah konsisten terpantau sejak September 2023, termasuk selama Pemilu 2024 dan Pilkada. Dalam konteks itu, demonstrasi Agustus 2025 dipandang sebagai puncak penolakan publik terhadap gaya hidup mewah sebagian elite politik di tengah kesulitan ekonomi yang dialami rakyat.
Laporan tersebut juga memuat sejumlah rekomendasi bagi pemerintah, yakni mengakui adanya ketegangan kelas dan jarak dengan rakyat, merespons secara transparan dan konkret alih-alih melalui represi, menghentikan glorifikasi gaya hidup mewah pejabat, serta memperkuat saluran aspirasi publik yang aman dan akuntabel.
Peneliti menegaskan protes itu tidak didorong aktor eksternal, melainkan refleksi dari akumulasi kekecewaan publik. “Protes ini bukan digerakkan aktor eksternal, melainkan refleksi akumulasi frustrasi rakyat selama dua tahun terakhir. Mengabaikan sinyal ini hanya akan memperlebar krisis kepercayaan,” tulis laporan tersebut.
