Sejumlah peristiwa ekonomi pada Kamis (2/4) masih relevan untuk disimak kembali. Di antaranya keputusan pemerintah mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kepastian pasokan LPG setelah kebakaran di fasilitas pengisian, masukan dunia usaha soal pembatasan BBM subsidi, komitmen investasi dari Jepang dan Korea Selatan, serta perkembangan reformasi transparansi pasar modal.
Pemerintah memutuskan penyaluran MBG hanya dilakukan pada hari sekolah, yakni saat murid masuk. Program tersebut tidak diberikan pada hari libur. Keputusan ini diambil setelah evaluasi lintas kementerian/lembaga yang disampaikan dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta.
Dari sektor energi, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menyatakan pasokan LPG kepada masyarakat tetap aman setelah kebakaran di area Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Jalan Cinyosog, Kelurahan Cimuning, Kota Bekasi, pada Rabu (1/4) malam. Area Manager Communications, Relations & CSR Regional JBB, Susanto August Satria, menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga ketersediaan pasokan LPG.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pembatasan pembelian BBM subsidi memerlukan kejelasan implementasi teknis. Apindo menyoroti perlunya definisi kendaraan yang masuk kategori pengecualian, mekanisme pengecualian, hingga pengaturan teknis di tingkat SPBU. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyatakan kejelasan tersebut penting agar pelayanan masyarakat serta distribusi dan logistik tetap berjalan.
Di bidang investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen investasi hingga Rp574 triliun. Di Jepang, komitmen investasi disepakati sebesar 23,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp401 triliun. Adapun di Seoul, Korea Selatan, terdapat kesepakatan konkret melalui penandatanganan berbagai nota kesepahaman (MoU) antarpelaku usaha dengan total nilai 10,2 miliar dolar AS atau setara Rp173 triliun.
Di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan optimistis status pasar modal Indonesia tidak akan diturunkan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) Inc dari emerging market menjadi frontier market. Keyakinan itu disampaikan seiring tuntasnya empat agenda reformasi transparansi pasar modal Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan posisi pasar modal Indonesia dinilai semakin kuat dari sisi transparansi, integritas, keterbukaan informasi, serta penegakan aturan.
