Psikolog Soroti Narasi ‘Tertindas’ di Kalangan Sebagian Muslim dalam Dinamika Politik

Psikolog Soroti Narasi ‘Tertindas’ di Kalangan Sebagian Muslim dalam Dinamika Politik

Psikolog Ahmad Saifuddin menyoroti kecenderungan sebagian umat Islam yang merasa “lemah” atau “tertindas” dalam berbagai peristiwa sosial-politik. Menurutnya, sikap tersebut tampak menguat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak dinamika politik nasional pasca-Pilpres 2014, meski gejalanya dinilai sudah muncul jauh sebelumnya.

Dalam tulisannya, Saifuddin menguraikan sejumlah contoh yang ia anggap mencerminkan pola tersebut. Salah satunya adalah munculnya tuntutan agar aktivitas ibadah puasa “dihargai” oleh orang lain, yang kemudian memicu tindakan razia terhadap warung makan yang tetap beroperasi pada bulan Ramadan. Ia menilai, praktik razia itu kerap merugikan pihak lain dan dalam sejumlah kasus cenderung dilakukan secara keras.

Saifuddin juga menyinggung rangkaian aksi bela Islam yang berlangsung dalam kasus dugaan penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Aksi itu, menurutnya, digelar berulang kali dengan klaim jumlah peserta mencapai sekitar tujuh juta orang, meski ia menyebut banyak data yang meragukan angka tersebut. Ia mempertanyakan perlunya pengerahan massa dalam jumlah besar untuk mendesak proses hukum jika seseorang memang dianggap bersalah.

Selain itu, ia menyoroti dampak sosial dari aksi bela Islam. Di satu sisi, aksi tersebut dipersepsikan sebagai bentuk persatuan berbagai komponen umat dan disebut sebagai aksi yang bersih serta damai. Namun di sisi lain, Saifuddin menyatakan ada peserta yang memandang orang yang tidak ikut aksi sebagai “sekutu kafir”, yang kemudian melahirkan caci maki terhadap pihak yang memilih diam. Ia menilai, sikap diam tidak otomatis berarti membela, karena bisa didasari pertimbangan kemaslahatan lain.

Contoh berikutnya yang diangkat Saifuddin adalah respons sebagian kalangan ketika beberapa ustaz atau ulama diproses kepolisian terkait ujaran kebencian terhadap pemerintah dan kelompok agama lain. Ia menilai, proses hukum itu kerap dipersepsikan sebagai bentuk kedzaliman, lalu berkembang menjadi narasi bahwa pemerintah anti-Islam dan anti-ulama. Padahal, ia menyebut pemerintah masih menempatkan ulama pada posisi penting, termasuk dengan mengundang ulama ke istana untuk membahas persoalan kebangsaan. Saifuddin menambahkan, ulama yang diproses kepolisian dinilai melakukan tindakan provokatif dan meresahkan, sementara ulama lain yang berdakwah dengan corak menyejukkan disebut tidak mengalami masalah serupa.

Saifuddin juga membandingkan penanganan sejumlah kasus yang disebut berkaitan dengan penistaan agama. Ia mencontohkan kasus Ahok terkait pernyataannya mengenai Al Maidah ayat 51, serta Meiliana yang mengeluhkan kerasnya suara azan, yang keduanya berujung pada proses hukum. Ia kemudian menyebut beberapa pernyataan ustaz, seperti Khalid Basalamah yang menyatakan orang tua Nabi Muhammad berstatus kafir dan masuk neraka, Hanan Attaki yang menyebut Nabi Musa sebagai “preman” para nabi, serta Evie Efendi yang menyatakan Nabi Muhammad pernah tersesat secara akidah. Saifuddin menilai, pernyataan-pernyataan tersebut tidak mendapatkan protes dan proses lanjutan yang sebanding, lalu mempertanyakan apakah perbedaan perlakuan dipengaruhi latar belakang agama pihak yang terlibat atau kedekatan corak keagamaan dengan kelompok tertentu.

Dalam bagian lain, Saifuddin menyinggung pernyataan Tengku Zulkarnaen yang menyatakan siap memimpin perang jika Islam dinistakan karena Islam selalu didzalimi. Ia menilai, batasan dan indikator “Islam didzalimi” kerap tidak jelas, sehingga mudah dijadikan pembenaran untuk menyerang pihak lain.

Secara umum, Saifuddin menyimpulkan bahwa pola perilaku tersebut mengindikasikan lemahnya karakter, pola pikir, dan sikap pada sebagian orang. Ia berpendapat, perasaan didzalimi kerap dijadikan modal untuk menyerang kelompok lain, alih-alih menjadi dorongan untuk memperkuat daya asih dan keteladanan. Menurutnya, Islam justru mengajarkan kekuatan untuk mengasihi, agar nilai “rahmat bagi seluruh alam” benar-benar dirasakan.

Ia mengingatkan bahwa dalam kehidupan sosial dan politik, sikap merasa tertindas dapat berubah menjadi “politik belas kasihan” yang membuat agama terkesan ingin mendominasi. Karena itu, Saifuddin mengajak masyarakat bersikap lebih cerdas dan cermat dalam membaca peristiwa, tidak mudah terpengaruh oleh narasi tersebut, serta membangun kemandirian berpikir dengan pertimbangan yang matang.

Tulisan ini disampaikan oleh Ahmad Saifuddin, M.Psi., psikolog dan dosen IAIN Surakarta.