Pemerintah Provinsi Tuyen Quang menerapkan Resolusi No. 39/2025/NQ-HĐND yang mengatur tingkat biaya di bidang budaya, olahraga, dan pariwisata. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat mekanisme pengelolaan biaya agar lebih transparan, seragam, dan sesuai dengan kondisi setempat, sekaligus meningkatkan efektivitas manajemen negara, mendorong pariwisata berkelanjutan, dan memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat.
Melalui resolusi tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah jenis biaya, meliputi biaya masuk tempat wisata, biaya masuk situs bersejarah, biaya masuk karya budaya dan museum, biaya penilaian serta penerbitan sertifikat kelayakan operasional bagi usaha fasilitas olahraga dan klub olahraga profesional, serta biaya perpustakaan untuk unit-unit di bawah pengelolaan pemerintah daerah.
Untuk biaya masuk destinasi wisata, besaran tarif ditetapkan berbeda-beda sesuai lokasi. Na Hang – Cagar Alam Lam Binh dikenai biaya 50.000 VND per orang per kunjungan. Sejumlah objek wisata seperti Gua Tien, Air Terjun Ban Ba, dan Gua Lung Khuy ditetapkan 30.000 VND per orang per kunjungan. Sementara Air Terjun Tien – Jalur Gio dikenai 20.000 VND per orang per kunjungan.
Adapun biaya masuk situs bersejarah ditetapkan pada kisaran 20.000 hingga 40.000 VND per orang per kunjungan, tergantung lokasi yang dikunjungi. Resolusi ini juga memuat ketentuan biaya untuk penilaian dan penerbitan sertifikat kelayakan operasional fasilitas olahraga dan klub olahraga profesional, serta menetapkan biaya perpustakaan sebesar 20.000 VND per kartu per tahun.
Selain penetapan tarif, resolusi tersebut juga mengatur kelompok masyarakat yang berhak memperoleh pembebasan dan pengurangan biaya. Prioritas diberikan kepada anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, orang-orang yang berjasa bagi revolusi, rumah tangga miskin, rumah tangga hampir miskin, serta kelompok minoritas etnis di wilayah dengan kondisi sangat sulit.
Dalam hal pengelolaan pendapatan, resolusi menetapkan sebagian persentase penerimaan dapat ditahan oleh unit pemungut biaya untuk mendukung kegiatan profesional, termasuk pemeliharaan, pelestarian, dan promosi nilai lembaga budaya, peninggalan sejarah, serta destinasi wisata. Sisa penerimaan wajib disetorkan ke anggaran negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif, Komite Rakyat Provinsi Tuyen Quang menugaskan Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Keuangan, Dinas Pajak Provinsi, serta Komite Rakyat tingkat kecamatan dan desa untuk menjalankan resolusi sesuai fungsi dan kewenangannya serta mematuhi peraturan negara.
Dinas Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Tuyen Quang ditetapkan sebagai instansi utama yang bertugas membimbing, memantau, mendorong, dan memeriksa pelaksanaan kebijakan. Dinas ini juga diminta segera menyampaikan saran dan usulan kepada Komite Rakyat Provinsi apabila muncul persoalan selama proses penerapan resolusi.
