Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menuai gelombang ejekan di media sosial setelah mengklaim Perang Dunia II berakhir melalui negosiasi damai. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah wawancara televisi saat ia membela pendekatan diplomatik Presiden Donald Trump terhadap perang Rusia di Ukraina.
Salah satu akun di platform X, “Republicans against Trump”, membagikan potongan wawancara tersebut dan menegaskan bahwa Perang Dunia II berakhir bukan lewat negosiasi, melainkan melalui penyerahan tanpa syarat Jerman dan Jepang.
Secara historis, Nazi Jerman menyerah tanpa syarat pada 8 Mei 1945 setelah diktator Adolf Hitler bunuh diri. Jepang—sekutu Jerman—menyusul menyerah pada Agustus 1945, setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.
Pernyataan Vance kemudian menambah sorotan terhadap sejumlah klaim sejarah yang dinilai keliru dari pemerintahan Trump. Dalam beberapa kesempatan, Trump disebut memelintir fakta sejarah untuk memperkuat narasinya, termasuk melalui kritik terhadap institusi kebudayaan yang menampilkan sisi gelap sejarah Amerika Serikat, terutama terkait perbudakan.
Berikut sejumlah klaim historis Trump yang menjadi kontroversi dan telah dibantah oleh berbagai laporan media.
Klaim tentang paman Trump dan “Unabomber”
Trump pernah menyatakan bahwa pamannya yang telah meninggal, John Trump—seorang profesor di Massachusetts Institute of Technology (MIT)—pernah mengajar Ted Kaczynski, teroris domestik yang dikenal sebagai “Unabomber”. Kaczynski menewaskan tiga orang dan melukai 23 lainnya melalui bom rakitan yang dikirim lewat pos selama hampir dua dekade, dan mengaku mengirim total 16 bom.
Namun, Kaczynski diketahui menempuh pendidikan di Harvard dan kemudian melanjutkan studi ke University of Michigan. Selain itu, John Trump meninggal pada 1985, sementara Kaczynski baru ditangkap pada 1996. Klaim Trump ini disebut telah dibantah oleh sejumlah media.
Pernyataan soal tarif dan Depresi Besar
Dalam rapat kabinet pada Juli, Trump mengklaim krisis ekonomi Depresi Besar “tidak akan pernah terjadi” jika Amerika Serikat mempertahankan tarif impor, serta menyebut tarif baru diberlakukan “setelah Depresi”.
Faktanya, Depresi Besar dimulai pada 1929 dan berlangsung sekitar satu dekade. Smoot-Hawley Tariff Act 1930—yang dimaksudkan untuk melindungi bisnis Amerika—justru menaikkan tarif impor dan memicu aksi balasan dari lebih dari 20 negara, yang kemudian memperdalam krisis global. Sebelumnya, Amerika Serikat juga telah menerapkan tarif impor melalui Fordney-McCumber Tariff pada 1922.
Klaim pernah menentang invasi Irak
Trump berulang kali mengaku menentang invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003. Pada Juni, ia kembali menyatakan, “Saya sangat menentang invasi ke Irak. Saya bilang keras-keras, ‘jangan masuk, jangan masuk.’”
Namun, laporan CNN dan Buzzfeed pada 2016 menyebut Trump justru mendukung invasi tersebut dalam wawancara tahun 2002 di The Howard Stern Show. Trump juga pernah mengatakan dalam debat balai kota bersama Anderson Cooper dari CNN bahwa ia “mungkin pernah mengatakan itu”, sambil menambahkan bahwa ketika perang benar-benar dimulai, ia sudah berbalik menentang.
The Washington Post juga menelusuri pernyataannya sejak 2016 dan menyusun linimasa komentar Trump terkait invasi Irak, yang menunjukkan adanya sejumlah inkonsistensi.
Perintah peninjauan museum Smithsonian
Trump menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan wakil presiden—sebagai anggota Dewan Pengawas Smithsonian—untuk menghapus “ideologi yang tidak pantas, memecah belah, atau anti-Amerika” dari museum Smithsonian, pusat pendidikan, dan Kebun Binatang Nasional, sebagaimana tertulis dalam pernyataan Gedung Putih.
Smithsonian Institution merupakan kompleks museum dan riset terbesar di dunia. Lembaga ini menerima 62% pendanaan federal dan mengelola 17 museum di Washington, D.C., serta dua museum di New York City.
Melalui platform Truth Social, Trump mengkritik Smithsonian karena dianggap terlalu menekankan “betapa buruknya negara kita, betapa parahnya perbudakan, dan betapa tidak berprestasinya kelompok tertindas.” Menjelang perayaan 250 tahun Amerika Serikat, delapan museum—termasuk National Museum of American History dan National Museum of African American History and Culture—masuk tahap peninjauan. Museum-museum tersebut diminta menyerahkan rencana pameran, materi pendidikan, dan konten digital, sementara Gedung Putih menyatakan peninjauan berikutnya akan menyusul.
Pekan lalu, Gedung Putih juga merilis artikel berjudul “President Trump is right about the Smithsonian” yang mengkritik pameran yang berfokus pada isu ras, perbudakan, seksualitas, dan imigrasi.
Merespons situasi tersebut, lebih dari 150 organisasi budaya dan 300 individu menandatangani pernyataan publik yang menegaskan komitmen terhadap kebebasan berekspresi di bidang seni dan menolak tekanan politik. Meski tidak menyebut nama Trump, pernyataan itu merujuk pada meningkatnya kekhawatiran terhadap campur tangan politik di institusi seperti Smithsonian dan Kennedy Center.
