Situasi di jalanan kini kembali normal. Aktivitas warga berangsur pulih, dan suara bising unjuk rasa telah berganti dengan deru lalu lintas seperti biasa. Secara kasatmata, krisis yang sempat membuat banyak pihak menahan napas itu tampak telah berlalu.
Namun, di balik ketenangan tersebut, masih tersisa persoalan yang belum tuntas: retaknya kepercayaan antarwarga dan kesadaran bahwa persatuan dapat goyah dalam waktu singkat. Kekacauan yang terjadi beberapa waktu lalu dipandang sebagai puncak dari cara berpolitik yang keliru, ketika ego, sentimen kelompok, dan hasrat berkuasa lebih menonjol dibanding dialog serta kepentingan bersama.
Dalam situasi pascakrisis, pertanyaan yang mengemuka bukan sekadar kapan keadaan pulih sepenuhnya, melainkan pelajaran apa yang dapat diambil agar tidak kembali ke pola lama. Kembali pada rutinitas tanpa perbaikan dinilai bukan pilihan bijak.
Perenungan itu mengingatkan pada perbincangan dengan Bambang Purnomo, tokoh penghayat kepercayaan Sapto Darmo, yang jauh hari mengaku resah dengan gejala sosial yang ia amati. “Saya prihatin ya, karena masyarakat kita sekarang kok do saling ga punya etika ya. Pada ngolok-ngolok kiri kanan,” ujarnya. Pernyataan yang semula terdengar seperti keluhan, dalam konteks kini terasa sebagai diagnosis atas akar masalah: memudarnya etika dan adab dalam berdemokrasi.
Di tengah polarisasi yang tajam di masyarakat, Bambang mencontohkan dinamika di komunitasnya saat muncul perbedaan pendapat mengenai pencantuman kepercayaan di KTP. Ia mengatakan perbedaan itu tidak direspons dengan paksaan atau penghakiman. “Yang tidak mau kita juga toleransi. Tidak apa-apa,” katanya. Sikap tersebut menunjukkan bahwa perbedaan, termasuk yang menyangkut identitas, dapat dikelola secara damai ketika landasannya adalah saling menghargai.
Dari pengalaman dan ajaran yang ia pahami, Bambang menawarkan gagasan yang ia sebut “demokrasi spiritual”. Istilah “spiritual” kerap diasosiasikan dengan agama, tetapi Bambang menekankan bahwa inti gagasan ini bukan soal itu. Demokrasi spiritual, menurutnya, adalah menjalankan demokrasi dengan landasan “nilai-nilai yang tergantung di dalam diri, bukan nafsu”. Dalam pengertian sederhana, gagasan ini mengajak menghadirkan kembali nurani dalam tindakan politik.
Penerapannya, menurut penjelasan tersebut, dapat dimulai dari kebiasaan warga sehari-hari. Misalnya, tidak langsung membagikan “berita panas” sebelum yakin akan kebenarannya. Dalam diskusi dengan teman atau tetangga yang berbeda pilihan politik, warga dapat berupaya fokus pada argumen, bukan menyerang pribadi. Langkah-langkah kecil semacam itu, jika dilakukan bersama, dinilai dapat menurunkan ketegangan perdebatan di tingkat akar rumput.
Di sisi lain, beban yang lebih besar berada pada para pemimpin dan tokoh publik. Dalam kerangka demokrasi spiritual, keteladanan menjadi kunci. Kritik tidak dipandang sebagai serangan personal, melainkan masukan. Kebijakan pun tidak semata dihitung berdasarkan untung-rugi elektoral, tetapi juga ditimbang dampaknya bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Orientasi politik diharapkan bergeser dari sekadar mempertahankan kekuasaan menjadi ketulusan untuk melayani.
Krisis yang terjadi sebelumnya dipandang sebagai alarm keras bahwa demokrasi tidak cukup disangga oleh aturan main dan institusi formal semata. Tanpa etika dan nurani para pelakunya, demokrasi dinilai rentan kembali terperosok ke dalam konflik. Dalam jeda ketenangan saat ini, gagasan demokrasi spiritual hadir sebagai pengingat agar demokrasi tidak hanya riuh di panggung politik, tetapi juga beradab dalam tindakan dan bijak dalam pertimbangan.
Bagi Bambang, gagasan itu bukan utopia. Ia merupakan ajakan untuk mengembalikan politik pada fitrahnya: jalan untuk mewujudkan kebaikan bersama, berlandaskan kebijaksanaan dan suara hati.
