Jakarta — Film terbaru sutradara Joko Anwar, Pengepungan di Bukit Duri, memicu kontroversi di kalangan warganet. Alih-alih hanya menerima pujian, film ini juga mendapatkan kritik terkait cara merepresentasikan isu sosial dan politik.
Film yang dibintangi Morgan Oey, Omara Esteghlal, Hana Pitrashata Malasan, Endy Arfian, dan Fatih Unru itu ramai diperbincangkan, terutama di platform X. Sejumlah pengguna media sosial menyampaikan kekecewaan karena menilai film tersebut lebih menonjolkan gambaran kejahatan dari masyarakat kelas bawah dan dinilai tidak cukup menyentuh pihak-pihak dalam struktur kekuasaan yang lebih tinggi.
Kritik Warganet: Kekerasan Dinilai Ditampilkan Tanpa Kedalaman
Salah satu kritik datang dari akun X @p*rl*f** yang menyebut film ini sebagai “parade fetisisasi kekerasan yang ditampilkan secara estetik, sambil ditempeli isu rasisme di lapisan paling dangkal.” Akun tersebut menilai film ini tidak mengajak penonton memahami akar sejarah persoalan yang diangkat dan justru terjebak pada sensasi kekerasan yang dilakukan karakter psikopat.
Kritik serupa disampaikan akun @t*k*tr**t. Ia berpendapat film tersebut secara tidak langsung menghilangkan jejak peran negara dan militer dalam isu yang diangkat serta dinilai tidak menggugat kekuasaan pihak-pihak tersebut. Ia juga menyayangkan bagaimana “brutalitas dijadikan tontonan visual yang ‘menarik’ tanpa kedalaman etis dan historis.”
Akun tersebut turut menyoroti bahwa film ini dinilai memperkuat narasi lama bahwa kekerasan bersumber dari masyarakat sipil dengan kondisi ekonomi terbatas, sementara potensi keterlibatan elite dianggap diabaikan. “Padahal sejarah kita justru bicara sebaliknya,” tulisnya.
Perdebatan kemudian meluas dan menjadi viral. Di sisi lain, film ini juga disebut tetap mendapatkan respons positif dan apresiasi dari sebagian penonton.
Respons Joko Anwar: Disebut Mengkritik Pembiaran Struktural
Menanggapi kritik yang berkembang, Joko Anwar memberikan klarifikasi terkait film ke-11 yang ia sutradarai. Melalui unggahan di akun X @jokoanwar pada Senin, 21 April 2025, ia menegaskan bahwa penggambaran pelaku kekerasan dan rasisme dalam film tersebut merupakan konsekuensi dari sistem yang tidak berfungsi.
“Dengan menggambarkan kerusuhan sebagai siklus, film ini justru mengkritik pembiaran struktural—yang tentu saja mencakup negara sebagai aktor besar,” tulis Joko Anwar.
Ia juga menyatakan setiap individu memiliki cara berbeda dalam menyampaikan kritik terhadap negara. “Ini adalah pilihan kami ketika memutuskan untuk bersuara lewat Pengepungan di Bukit Duri,” lanjutnya.
Menurut Joko Anwar, “setiap ruang kosong yang dibiarkan oleh negara—dalam pendidikan, keadilan, dan keamanan—diisi oleh kekacauan. Dan itulah bentuk kritik kami.”
“Film Akibat” dan Ajakan Berdialog
Joko Anwar menyebut Pengepungan di Bukit Duri sebagai “film akibat.” Ia menjelaskan perilaku brutal anak-anak dalam film itu lahir dari masyarakat yang terbiasa menyakiti, dan masyarakat tersebut dibentuk oleh arah kebijakan, nilai-nilai negara, serta cara bangsa menyikapi luka.
Terkait polemik, ia menekankan pentingnya dialog yang sehat antara pembuat film, penonton, dan kritikus. “Dialog ini bukan soal siapa paling benar, tapi soal keberanian untuk saling mendengarkan. Tanpa itu, film cuma jadi monolog doang,” tulisnya.
Ia juga menegaskan tidak merasa terancam oleh kritik. “Bagi saya, kritik itu cermin, bukan ancaman. Jadi jangan kuatir, saya nggak akan resah karena kritik,” tegasnya. Joko Anwar menambahkan ia berharap perbedaan pandangan dibalas dengan argumen, bukan permintaan untuk diam. “Akan lebih sehat lagi, kalau argumen saya ditanggapi dengan argumen juga dan tidak menyuruh saya untuk diam. Karna saya manusia. Tidak mungkin dibungkam,” pungkasnya.
