Rencana penempatan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di Biak, Papua, memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat setempat. Sejumlah lembaga adat menyatakan penolakan, sementara pihak lain menilai pelepasan lahan untuk pembangunan markas telah dilakukan secara sah.
Lembaga adat Kankai Kankara Byak menolak rencana tersebut dengan alasan lokasi markas yang akan dibangun berada di lahan sengketa. Lembaga ini menyebut lahan yang digunakan memiliki nilai penting bagi masyarakat, karena dianggap sebagai tempat roh leluhur, sumber air, serta area warga mencari hewan buruan.
Di sisi lain, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Biak menyatakan pelepasan lahan sudah sah. TNI Angkatan Darat merujuk pada keputusan LMA dan menegaskan lahan tersebut telah sah dihibahkan kepada TNI AD.
Di tengah perbedaan pandangan itu, sebagian warga turut menyampaikan kekhawatiran terkait kehadiran militer di Papua. Sejumlah warga mendatangi DPRD Kabupaten Biak Numfor untuk memprotes rencana pembangunan markas Yonif TP.
