Mimika — Pemuda Muslim Mimika menggelar diskusi dan deklarasi di Cafe Teko Mimika, Jumat (15/05/2026), sebagai ruang dialog terbuka untuk membahas sejumlah persoalan sosial yang berkembang di Kabupaten Mimika dan wilayah Papua Tengah.
Forum tersebut menghadirkan berbagai unsur, mulai dari mahasiswa dari sejumlah organisasi, tokoh masyarakat, hingga pemerintah distrik. Hadir dalam kegiatan itu Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Mimika Vincen Oniyoma dan Kepala Distrik Mimika Baru Merlyn Temorubun, S.STP. Sementara Kapolres Mimika AKBP Billyandy Hildiario Budiman dikabarkan tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat, peserta membahas berbagai isu strategis, di antaranya konflik horizontal, radikalisme, peredaran minuman keras, persoalan sampah, serta pentingnya peran generasi muda dalam menjaga keamanan dan mendorong pembangunan daerah. Sejumlah peserta menilai ruang dialog seperti ini diperlukan untuk memperkuat komunikasi antar-elemen masyarakat demi menjaga stabilitas sosial di Mimika.
Ketua DAD Mimika Vincen Oniyoma menegaskan peran masyarakat adat Papua penting dalam menjaga keamanan dan persatuan di tengah dinamika sosial. Ia menyebut Papua memiliki tujuh wilayah adat besar sebagai identitas masyarakat, yakni Ha Anim, Bomberai, Domberai, Saireri, Tabi, Lapago, dan Mee Pago.
“Kami ini sebenarnya anak-anak daerah ini, honai. Dewan adat adalah representasi dari suku-suku Papua yang ada di Kabupaten Mimika,” kata Vincen.
Ia juga menyoroti masih adanya konflik komunal di Papua meski daerah ini berada dalam bingkai Otonomi Khusus. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan peran masyarakat adat dalam penyelesaian masalah sosial.
Dalam kesempatan itu, DAD Mimika turut menyampaikan rencana penyusunan draf program kolaborasi bersama TNI dan Polri untuk memperkuat upaya pencegahan konflik, radikalisme, dan penguatan wawasan kebangsaan.
“Kami berharap ada kolaborasi nyata antara TNI-Polri dengan masyarakat adat,” ujar Vincen. Ia menambahkan forum diskusi perlu terus dibuka agar masyarakat memiliki ruang menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah dan aparat keamanan.
Dari sisi pemerintah distrik, Kepala Distrik Mimika Baru Merlyn Temorubun menyoroti persoalan minuman keras dan pengelolaan sampah yang dinilai masih menjadi tantangan di Mimika. Ia mengatakan kebijakan penghapusan minuman keras tidak dapat dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah karena terikat regulasi nasional.
“Kalau mau diubah total, harus dari pusat,” ujarnya.
Terkait sampah, Merlyn menyebut Peraturan Daerah (Perda) tahun 2012 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini sehingga perlu pembaruan regulasi. Ia juga mendorong keterlibatan mahasiswa untuk membantu pemerintah melalui program sosialisasi dan edukasi masyarakat, termasuk pada isu kebersihan dan pendataan.
“Kenapa tidak gandeng mahasiswa? Mereka bisa membantu pemerintah,” kata Merlyn. Ia menekankan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk mendukung pertumbuhan dan investasi daerah.
Menutup kegiatan, Merlyn mengajak masyarakat menjaga persatuan dan keamanan di Mimika. “Kalau bukan kita yang jaga Timika, siapa lagi,” ujarnya.
