Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus instrumen dalam upaya menekan angka kemiskinan di daerah.
Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D, mengatakan TPAKD perlu menghadirkan akses keuangan yang lebih merata bagi masyarakat melalui inovasi dan program yang menyentuh kebutuhan riil di daerah. Menurutnya, kemudahan layanan keuangan menjadi kunci untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Helmi saat menghadiri kegiatan Capacity Building TPAKD se-Provinsi Riau Tahun 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau di Pekanbaru, Jumat, 23 Januari 2026.
Dalam arahannya, Helmi mengajak seluruh unsur TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar lebih proaktif merancang program kerja yang berorientasi pada dampak. Ia menekankan pentingnya sinergi serta perencanaan yang matang agar kebijakan akses keuangan benar-benar memberi nilai tambah bagi perekonomian daerah.
“TPAKD diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui kemudahan akses keuangan bagi masyarakat,” ujarnya.
Helmi juga mendorong TPAKD di kabupaten dan kota untuk segera menyusun program kerja tahun 2026 yang selaras dengan Road Map TPAKD 2026–2030. Ia menekankan setiap program perlu dirancang secara jelas, terukur, realistis, serta sejalan dengan agenda nasional dan kebutuhan lokal.
Menurutnya, keselarasan tersebut penting agar program TPAKD Provinsi Riau berjalan lebih terarah, mampu menjawab tantangan daerah, sekaligus mendukung penguatan inklusi keuangan nasional.
Pemprov Riau menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga di bawah 4 persen pada 2029, serta menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen. Target ini disebut sebagai bagian dari strategi pembangunan menuju Riau yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan.
Helmi mengakui tantangan ke depan tidak mudah. Namun ia optimistis, dengan kolaborasi antara Pemprov Riau, OJK, TPAKD, serta industri jasa keuangan, program yang dijalankan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harapannya, pada tahun 2026 ini program TPAKD di kabupaten dan kota bisa sejalan dengan provinsi, saling bersinergi, serta mampu mengembangkan potensi ekonomi di daerah masing-masing,” katanya.
