Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan akan terus mengintensifkan program penanggulangan kemiskinan dengan menyasar langsung akar persoalan di masyarakat. Fokus utama diarahkan pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah, yakni desil 1 dan 2.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan upaya yang dilakukan menitikberatkan pada penguatan kemampuan masyarakat miskin serta pengurangan beban hidup melalui program-program yang dijalankan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung.
“Utamanya adalah bagaimana penguatan dan pengurangan beban bagi desil 1 dan 2. Kemudian pendampingan terhadap masyarakat. Intinya, program yang ada di OPD Pemprov Lampung mengarah ke penurunan angka kemiskinan,” kata Mulyadi saat dimintai keterangan, Senin (4/8/2025).
Menurutnya, penanganan kemiskinan di Lampung dilakukan secara bertahap dan sistematis sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menegaskan, kemiskinan pada dasarnya berkaitan dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
“Kemiskinan itu pada dasarnya adalah ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar. Maka yang kami benahi adalah akar masalahnya, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, hingga pendapatan,” ujarnya.
Mulyadi menambahkan, intervensi untuk desil 1 dan 2 dilakukan melalui program pemberdayaan, bantuan sosial yang tepat sasaran, serta pendampingan berkelanjutan agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi.
Terkait kemiskinan di wilayah perkotaan, ia menyoroti minimnya lapangan pekerjaan sebagai isu utama. Ia juga menyebut tren pengangguran terbuka secara makro cenderung lebih tinggi di kota-kota besar, meski kabupaten tetap dapat terdampak. Karena itu, Pemprov Lampung mendorong inklusivitas agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 10,00 persen. Angka ini turun 0,62 persen poin dibandingkan September 2024 dan turun 0,69 persen poin dibandingkan Maret 2024.
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 887,02 ribu orang, menurun 52,28 ribu orang dibandingkan September 2024 dan menurun 54,21 ribu orang dibandingkan Maret 2024.
BPS juga mencatat persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 sebesar 7,49 persen, turun 0,42 persen poin dibandingkan September 2024. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan sebesar 11,32 persen, turun 0,72 persen poin dari September 2024 yang sebesar 12,04 persen.
Dari sisi jumlah, penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 menurun 10,35 ribu orang, dari 239,51 ribu orang menjadi 229,16 ribu orang. Adapun penduduk miskin di perdesaan menurun 41,95 ribu orang, dari 699,80 ribu orang menjadi 657,85 ribu orang.
