Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan untuk mewujudkan layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berbasis Big Data. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid saat menghadiri Seminar Batik bertema “Pemanfaatan Big Data dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah” yang digelar BPS Kota Pekalongan secara hybrid di Kampus Universitas Pekalongan (Unikal), Senin (29/9/2025).
Wali Kota yang akrab disapa Aaf mengapresiasi kerja sama yang selama ini terjalin, khususnya dalam penyediaan data statistik untuk berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Ia menilai keberadaan Big Data kini menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah.
Menurut Aaf, penguatan sistem pengelolaan data menjadi semakin penting setelah insiden anarkis pada 30 Agustus 2025 yang menyerang sejumlah unit kerja di lingkungan Pemkot, termasuk Bagian Umum, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Bagian Kesra, hingga DPRD. Ia menyebut data pada komputer dan laptop banyak yang dirusak, dibakar, bahkan dijarah, sehingga mengganggu pelayanan internal maupun kepada masyarakat.
Ia menambahkan, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengelolaan data ke depan agar lebih siap menghadapi situasi serupa. Aaf juga berharap kondisi Kota Pekalongan tetap kondusif sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Pekalongan Hayu Wuranti menjelaskan seminar tersebut merupakan seri kedua dari rangkaian kegiatan Hari Statistik Nasional (HSN) 2025 yang diperingati setiap 26 September, dengan tema “Statistik Berdampak untuk Indonesia Maju.” Ia menekankan bahwa di era digital, data merupakan aset berharga dan Big Data sudah menjadi kebutuhan untuk mentransformasi kebijakan publik agar lebih akurat, tepat sasaran, dan berbasis bukti.
Melalui seminar ini, BPS ingin menggali bagaimana data dalam jumlah besar dapat diolah menjadi insight untuk mendukung kebijakan pemerintah, khususnya di Kota Pekalongan. Hayu menegaskan tujuan utama pemanfaatan Big Data adalah peningkatan kualitas layanan publik, sekaligus mendorong kolaborasi dan inovasi para pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan tersebut, BPS Kota Pekalongan juga memberikan penghargaan kepada mitra kerja yang dinilai konsisten mendukung kinerja statistik. Pada kategori organisasi perangkat daerah (OPD), juara 1 diraih Dinperinaker, juara 2 Dindik, dan juara 3 Dinkominfo. Untuk kategori kelurahan, juara 1 diraih Kelurahan Kuripan Yosorejo, juara 2 Medono, dan juara 3 Setono. Penghargaan juga diberikan kepada responden survei serta mitra BPS yang terlibat aktif dalam kegiatan statistik sektoral.
Hayu turut menyampaikan rencana BPS untuk menyelenggarakan Sensus Ekonomi Nasional (SE) 2026 pada tahun depan. Ia menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum besar untuk mencatat kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh dan membutuhkan kolaborasi dengan mitra statistik, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, serta pemangku kepentingan lainnya. BPS berharap sinergi dengan Pemkot Pekalongan dapat memperkuat pengelolaan data yang terintegrasi dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
