Pemerintah Kota Cirebon menerima kunjungan peserta Program Kepemimpinan Nasional (PKN) dalam agenda Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Tingkat II Angkatan II tahun 2026 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kegiatan berlangsung di Balai Kota Cirebon, Rabu (6/5/2026), sebagai ruang dialog antara pengalaman praktik pemerintahan daerah dan perspektif kebijakan yang dikembangkan dalam pendidikan kepemimpinan nasional.
Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, menyebut kunjungan tersebut menjadi momentum pertukaran gagasan yang kontekstual dan aplikatif. Ia menilai dinamika yang dihadapi pemerintah daerah menuntut cara pandang yang tidak lagi konvensional.
Iing menjelaskan, Kota Cirebon memiliki karakteristik wilayah yang relatif terbatas, namun berperan sebagai simpul distribusi barang dan jasa serta pusat mobilitas antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kondisi itu, menurutnya, berdampak pada tingginya tekanan demografis dan laju urbanisasi.
Dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,69 persen per tahun, Iing mengatakan tantangan yang dihadapi tidak semata bersifat administratif. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang mampu merespons kebutuhan warga secara cepat dan presisi.
Ia juga menyampaikan arah pembangunan Kota Cirebon periode 2025–2029 difokuskan pada penguatan kesejahteraan masyarakat melalui reformasi birokrasi yang substantif. Dalam kerangka itu, pemerintah didorong bertransformasi dari peran tradisional sebagai regulator menjadi fasilitator yang hadir dan solutif di tengah masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Pemkot Cirebon mengangkat dua sektor prioritas sebagai bahan kajian peserta PKN, yakni pelayanan administrasi kependudukan dan perlindungan sosial.
Pada sektor administrasi kependudukan, Iing menilai layanan ini menjadi pintu awal membangun kepercayaan publik. Ia menyebut sejumlah pembenahan telah dilakukan, termasuk transformasi budaya kerja birokrasi. Menurutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, namun fokus utama pemerintah adalah perubahan perilaku birokrasi, penghapusan praktik pungutan liar, serta penyederhanaan alur layanan agar lebih mudah, transparan, dan akuntabel.
Sementara di sektor perlindungan sosial, Pemkot Cirebon mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai instrumen integrasi layanan. Sistem ini dirancang untuk menjawab persoalan kemiskinan yang dinilai kerap terfragmentasi. Pemerintah berupaya menghubungkan data kependudukan dan data sosial agar kebijakan berbasis data yang akurat, sehingga jaring pengaman sosial dapat berjalan secara sistemik.
Iing menyatakan pemerintah daerah membuka ruang analisis bagi peserta PKN, termasuk untuk melihat tantangan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Ia menambahkan, seluruh perangkat daerah telah diinstruksikan menyampaikan data, tantangan, dan evaluasi internal secara transparan untuk mendorong diskusi yang jujur dan tajam.
Perwakilan rombongan dari LAN, Iih Fahiha, mengatakan visitasi ini merupakan bagian dari pembelajaran tematik yang berfokus pada kepemimpinan adaptif. Tema yang diusung adalah kepemimpinan adaptif untuk mewujudkan organisasi publik yang resilient melalui manajemen risiko dan inovasi pelayanan publik.
Di Kota Cirebon, kata Iih, subtema yang diangkat menyoroti bagaimana kepemimpinan adaptif memanfaatkan pelayanan publik sebagai instrumen penguatan ketahanan sosial dan kepercayaan publik. Ia menilai dinamika pelayanan publik di Cirebon mencerminkan kompleksitas yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran peserta PKN, sehingga menjadi pertimbangan dalam penetapan kota tersebut sebagai lokus visitasi.
