Wakil Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Hj Ananda menyatakan pemerintah berupaya menangani tiga isu krusial terkait anak, yakni kekerasan terhadap anak, anak berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak. Ia menyampaikan keprihatinan atas persoalan tersebut karena dinilai mengancam masa depan generasi muda sehingga perlu ditangani semaksimal mungkin.
Ananda mengungkapkan data menunjukkan kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di Kota Banjarmasin. Ia juga menyoroti bahwa pelaku terbanyak justru berasal dari lingkaran terdekat anak, bahkan dari keluarga sendiri.
Selain itu, ia menyinggung fenomena di media sosial terkait kemunculan grup yang mempromosikan incest sebagai hal yang wajar. Menurutnya, hal tersebut merupakan kejahatan terorganisir yang mengancam masa depan generasi bangsa. Ia menegaskan tidak boleh ada ruang bagi kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan terhadap anak, baik di dunia nyata maupun digital.
Dalam isu anak berhadapan dengan hukum, Ananda menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif. Ia menyatakan banyak anak yang menjadi pelaku sebenarnya merupakan korban dari lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu, ia menegaskan anak tetap berhak mendapatkan kesempatan kedua.
Terkait tingginya angka perkawinan anak di Kalimantan Selatan, termasuk Banjarmasin, Ananda menyebut faktor kemiskinan, budaya, dan minimnya edukasi sebagai penyebab utama. Ia menilai perkawinan anak bukan solusi, melainkan dapat memunculkan masalah baru seperti putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan antargenerasi.
Ananda berharap kegiatan sosialisasi yang digencarkan dapat mendorong kesadaran dan aksi nyata dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dunia pendidikan hingga keluarga. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama, seraya menegaskan sosialisasi tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan seruan dan tekad kolektif.
