Pemkab Lamongan Perkuat Pengentasan Kemiskinan lewat Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Perempuan

Pemkab Lamongan Perkuat Pengentasan Kemiskinan lewat Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Perempuan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menggeser strategi pengentasan kemiskinan dari pendekatan bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan melalui program Yakin Semua Sejahtera (YSS) dengan menyasar Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP).

Pendekatan pemberdayaan dinilai lebih efektif karena tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi mendorong kemandirian ekonomi, menyentuh akar persoalan kemiskinan, serta menciptakan dampak jangka panjang.

Program pemberdayaan KRTP di Lamongan telah berjalan sejak 2022. Hingga 2025, sebanyak 294 KRTP tercatat menerima manfaat dan tersebar di 23 kecamatan, yakni Babat, Brondong, Deket, Glagah, Kalitengah, Karangbinangun, Karanggeneng, Kembangbahu, Kedungpring, Lamongan, Laren, Mantup, Modo, Ngimbang, Paciran, Pucuk, Sambeng, Sarirejo, Solokuro, Sugio, Sukodadi, Tikung, dan Turi.

Seluruh peserta merupakan perempuan berusia 17 hingga 57 tahun yang pernah menikah. Mereka terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 sampai 4, memiliki rintisan usaha, serta menunjukkan kemauan kuat untuk berwirausaha.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Galih Yanuar Medi Pratama, mengatakan program pemberdayaan KRTP akan terus dilanjutkan. Pada 2026, Pemkab Lamongan menargetkan pemberdayaan terhadap 32 KRTP dengan dukungan permodalan berupa uang tunai Rp4 juta per orang.

“Pemberdayaan KRTP merupakan bagian dari program prioritas Yakin Semua Sejahtera. Ini adalah bentuk nyata pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan, sehingga lebih efektif mengatasi akar masalah kemiskinan,” ujar Galih, Kamis (22/1), di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

Galih menegaskan pendampingan tidak berhenti pada penyaluran modal usaha. Setiap penerima manfaat akan mendapatkan monitoring dan evaluasi sebanyak tiga kali dalam setahun untuk memastikan keberlanjutan usaha.

“Semua KRTP yang diberdayakan masih menjalankan usahanya, tidak ada yang berhenti. Karena kami melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap tahun,” kata Galih.

Upaya pemberdayaan tersebut sejalan dengan tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Tingkat kemiskinan pada 2023 tercatat 12,42 persen, turun menjadi 12,16 persen pada 2024, dan kembali menurun menjadi 12,03 persen pada 2025.

Berdasarkan capaian itu, Pemkab Lamongan menargetkan angka kemiskinan pada 2026 dapat ditekan hingga 11,95 persen. Penurunan berkelanjutan tersebut dinilai menjadi indikator keberhasilan berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan.