Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengambil langkah untuk memperkuat penanganan stunting dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan melibatkan berbagai pihak. Upaya tersebut dilakukan untuk menekan prevalensi stunting di Kutai Timur.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui program Akademi Kolaborasi untuk Penanganan Kemiskinan dan Stunting (AKSIS). Program yang dijalankan melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur ini disebut tidak hanya ditujukan untuk mempercepat penurunan stunting, tetapi juga menekan kemiskinan yang dinilai berkaitan dengan persoalan tumbuh kembang anak.
Untuk mengawali pelaksanaan AKSIS, Pemkab Kutim menggelar rapat bersama yang menghadirkan perangkat daerah terkait serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda, yang akan terlibat langsung dalam program tersebut. Kepala DPPKB Kutai Timur Ahmad Junaedi mengatakan, hasil rapat itu akan ditindaklanjuti secara internal, termasuk dengan mengundang seluruh perangkat daerah terkait untuk menetapkan kriteria dan persyaratan pelaksana program.
Menurut Junaedi, peserta yang akan dilibatkan tidak sekadar mewakili perangkat daerah, melainkan dipilih berdasarkan kemampuan dan kesesuaian bidang kerja dengan fokus AKSIS, terutama yang berkaitan dengan kemiskinan dan stunting. Ia menyebut, program ini juga akan menggunakan tiga data sebagai acuan kerja, yakni data keluarga berisiko stunting, data anak stunting, dan data kemiskinan ekstrem.
Sebelum turun ke lapangan, para peserta yang direncanakan berjumlah 40 orang akan mengikuti pelatihan intensif dengan melibatkan narasumber yang dinilai kompeten, termasuk dari LAN Samarinda. Junaedi menyampaikan, setelah pelatihan rampung, diharapkan sudah ada rekomendasi program dan kegiatan yang dapat disampaikan kepada pimpinan daerah, yakni bupati dan wakil bupati.
Junaedi berharap AKSIS dapat menjadi pendorong semangat kolaborasi lintas pihak untuk menuntaskan persoalan kemiskinan dan stunting di Kutai Timur. Ia juga menyatakan optimistis bahwa penurunan jumlah keluarga berisiko stunting dan kemiskinan akan berujung pada penurunan angka stunting di daerah tersebut.
Sementara itu, Kepala LAN Samarinda Rahmat menilai AKSIS sebagai langkah maju yang diambil pemerintah daerah. Ia menyebut kolaborasi berbagai pihak, termasuk swasta, diperlukan untuk merumuskan program yang tepat dan cepat agar penanganan kemiskinan dan stunting dapat lebih langsung menyasar masyarakat.
