Pemerintah menegaskan komitmennya untuk hadir dalam setiap fase penanggulangan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana, menyusul erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Penanganan dilakukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama lintas kementerian dan lembaga terkait.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Progres Penanganan Pascabencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki bersama Kepala BNPB dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Rapat berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Gubernur NTT pada Rabu (22/5/2025).
Dalam rapat itu, Lilik menekankan bahwa pemulihan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik dari sisi kesejahteraan dan sosial. “Kita harus pastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani aktivitas dengan kondisi yang lebih baik. Tidak hanya secara fisik, tapi juga dari sisi kesejahteraan dan sosial,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap. Lilik mendorong percepatan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengidentifikasi dan menyiapkan bank tanah sebagai solusi jangka panjang, terutama untuk mendukung relokasi warga dari Kawasan Rawan Bencana (KRB).
“Bank tanah harus segera disiapkan sebagai langkah antisipatif. Supaya saat bencana terjadi, kita tidak terhambat oleh persoalan lahan,” kata Lilik. Ia juga menyoroti pentingnya payung hukum yang jelas untuk mendukung relokasi ke lokasi yang lebih aman dan layak huni, serta memastikan tidak ada warga yang kembali bermukim di KRB Gunung Lewotobi Laki-Laki.
Selain aspek infrastruktur, rapat turut membahas isu sosial, termasuk potensi konflik di wilayah Adonara yang dinilai perlu segera ditangani agar tidak menghambat proses pemulihan. Untuk mendukung pelaksanaan secara terpadu, rapat menyepakati pentingnya pembentukan forum pemulihan pascabencana sebagai wadah koordinasi nasional guna menyelaraskan program serta memantau progres pemulihan secara berkala.
Rapat tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur, serta perwakilan kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian ATR/BPN, Badan Geologi Kementerian ESDM, serta unsur TNI, Polri, dan jajaran pemerintah provinsi maupun kabupaten terkait.
Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah menyatakan berkomitmen untuk mempercepat pemulihan dan mewujudkan masyarakat yang tangguh, aman, dan sejahtera setelah bencana.
