Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur diposisikan sebagai jawaban atas ketimpangan pembangunan yang selama ini dinilai lebih terpusat di Pulau Jawa. Proyek ini juga membawa tuntutan agar tata kelola berjalan sesuai prinsip good governance—mulai dari akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, hingga kepastian hukum—karena dampaknya akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dan lingkungan di wilayah pembangunan.
IKN diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Selain menjadi kebijakan pemindahan pusat pemerintahan, implementasinya juga dikaitkan dengan pelayanan publik berbasis inovasi teknologi. Dalam kerangka pelayanan publik, negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil warga melalui penyediaan barang, jasa, dan layanan administrasi, sehingga kualitas penyelenggaraan layanan publik menjadi salah satu ukuran efektivitas pemerintahan.
Proyek IKN berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pembangunan dimulai sejak 2022 dan berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan investasi APBN sebesar Rp75,8 triliun hingga 2024. Tahap I disebut telah selesai, mencakup delapan sektor utama: hotel, hunian, ritel dan logistik, perkantoran, pendidikan, kesehatan, energi dan transportasi, serta area hijau. Sementara itu, tahap II yang berfokus pada percepatan pembangunan jalan dan infrastruktur utama dilaporkan telah mencapai sekitar 40–50% di berbagai sektor, dengan target IKN menjadi ibu kota mulai 2028 sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2025.
Perubahan sosial juga diperkirakan terjadi seiring rencana pemindahan aparatur negara. Secara bertahap, sebanyak 4.100 aparatur sipil negara (ASN) disebut akan mulai bertugas di Nusantara, dengan proyeksi meningkat hingga 9.500 ASN pada 2029. Perpindahan ini dipandang bukan sekadar angka, melainkan indikator arus urbanisasi dan pergeseran ekonomi yang berpotensi memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, serta lingkungan di Kalimantan Timur.
Di sisi lain, pembangunan IKN membawa kekhawatiran tentang ketidakseimbangan antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan hak masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan. Tanpa kolaborasi yang kuat, proyek ini dinilai berisiko memperlebar ketimpangan sosial ekonomi dan menambah tekanan pada ekosistem Kalimantan. Harapan terhadap IKN sebagai simbol pemerataan juga berjalan beriringan dengan konsekuensi yang perlu dikelola secara hati-hati.
Ketimpangan yang menjadi latar IKN tampak pada aspek konektivitas dan infrastruktur dasar. Transportasi umum dan jaringan konektivitas di Kalimantan dinilai masih terbatas dibanding Pulau Jawa yang telah memiliki sistem transportasi modern. Perbedaan ini juga terlihat pada kualitas jalan dan keterhubungan antarwilayah, yang berdampak pada mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Dalam konteks IKN, persoalan konektivitas menjadi tantangan strategis: tanpa pemerataan infrastruktur transportasi, IKN berisiko menjadi pusat pertumbuhan yang maju namun eksklusif di tengah wilayah yang masih terisolasi.
Masyarakat berharap pembangunan IKN dijalankan dengan komitmen nyata pada keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan. Harapan lainnya, masyarakat lokal tidak sekadar menjadi penonton, melainkan memperoleh ruang partisipasi, kesempatan kerja, dan manfaat ekonomi tanpa kehilangan identitas budaya.
Isu lahan dan masyarakat adat menjadi salah satu titik sensitif. Kalimantan dikenal memiliki budaya dan adat istiadat yang kuat, namun hadirnya pembangunan memunculkan kekhawatiran terkait menyusutnya wilayah adat. Dalam narasi yang berkembang, percepatan pembangunan disebut berkaitan dengan pemberian pengelolaan lahan jangka panjang bagi investor sesuai Undang-Undang IKN tahun 2023. Pada saat yang sama, komunitas adat dinilai rentan terpinggirkan karena tidak selalu memiliki bukti kepemilikan tanah yang diakui secara hukum, meski memiliki keterikatan historis dan budaya. Situasi ini memunculkan ketegangan antara pemerintah dan komunitas adat, terutama terkait pemberian hak guna usaha (HGU) kepada investor.
Dalam desainnya, pembangunan IKN disebut melibatkan banyak pihak: pemerintah pusat, Otorita IKN, pemerintah daerah, masyarakat adat, investor swasta, LSM lingkungan dan NGO, akademisi, hingga media. Kerja sama lintas sektor juga digambarkan sebagai skema Public-Private Partnership (PPP) bernilai ratusan triliun rupiah melalui kontrak jangka panjang. Kolaborasi antarpihak dinilai krusial agar pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga manfaat nyata bagi masyarakat sekitar serta menjaga keseimbangan alam.
Sejumlah usulan penguatan tata kelola mengemuka, termasuk pengawasan partisipatif agar keterlibatan masyarakat hadir di setiap tahap pembangunan. Pengawasan yang melibatkan warga dinilai dapat menekan potensi konflik dan memastikan proyek memenuhi standar. Selain itu, pembangunan jalan dan infrastruktur transportasi antardaerah di Kalimantan dipandang penting agar pemerataan tidak berhenti di kawasan inti IKN. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal melalui pelatihan keterampilan—formal maupun nonformal—juga disebut diperlukan agar masyarakat setempat dapat ikut berpartisipasi dalam ekonomi yang terbentuk.
Dari sisi lingkungan, pembangunan IKN dikaitkan dengan pembukaan lahan untuk infrastruktur seperti jalan utama dan fasilitas lain, yang memunculkan kekhawatiran terhadap penebangan hutan dan dampaknya pada keanekaragaman hayati, termasuk flora dan fauna. Risiko lain yang disebut adalah potensi memperparah banjir di Kalimantan Timur bila alih fungsi lahan tidak dikendalikan. Upaya kolaborasi lingkungan dilaporkan melibatkan pemerintah dan lembaga konservasi, antara lain melalui reboisasi 8.420 hektar serta pembangunan green infrastructure berbasis energi terbarukan.
Namun, data pemantauan yang dikutip dalam materi menyebut masih terjadi deforestasi hingga 20.000 hektar, peningkatan logam berat di air tanah sebesar 40%, serta penurunan populasi satwa endemik seperti orangutan hingga 25%. Gambaran ini menunjukkan tantangan menjaga keseimbangan antara laju pembangunan fisik dan kemampuan ekosistem untuk pulih.
Secara keseluruhan, pembangunan IKN dipandang sebagai harapan baru untuk pemerataan pembangunan nasional, tetapi keberhasilannya tidak hanya diukur dari kecepatan pembangunan fisik. Tolok ukur lain yang menentukan adalah sejauh mana kolaborasi antarpihak mampu menghadirkan keadilan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan. Ketimpangan akses transportasi publik, infrastruktur dasar, dan layanan publik di Kalimantan menjadi pengingat bahwa pemerataan yang nyata dan tata kelola yang kuat menjadi prasyarat agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.
