Anggota Komite Eksekutif Papua (KEP), Paulus Waterpauw, menilai kemiskinan ekstrem menjadi akar persoalan utama yang selama ini menghambat laju pembangunan di Tanah Papua. Ia menyebut kondisi tersebut turut menyebabkan berbagai program pembangunan belum mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Paulus usai pertemuan koordinasi antara Komite Eksekutif Papua dan Kementerian PPN/Bappenas yang berlangsung di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin, 19 Januari 2026. Menurutnya, forum tersebut difokuskan untuk mencari solusi mendasar agar pembangunan Papua tidak berjalan lambat dan terus terjebak pada persoalan yang berulang.
Paulus mengatakan pertemuan yang dipimpin Ketua Komite Eksekutif Papua bersama jajaran anggota menjadi ruang untuk membedah akar masalah pembangunan Papua secara menyeluruh. Salah satu indikator yang disorot dalam pembahasan adalah rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dinilai masih mencerminkan kesenjangan kesejahteraan di berbagai wilayah Papua.
“Kami melakukan koordinasi cepat dengan Bappenas dan kami berhasil melakukan brainstorming terkait akar persoalan Papua. Dari hasil pembahasan, kemiskinan ekstrem muncul sebagai masalah paling mendasar, di mana pendapatan masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan,” ujarnya.
Karena itu, ia menekankan kemiskinan ekstrem tidak semestinya diperlakukan sebagai persoalan turunan, melainkan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan. Paulus juga mengingatkan, selama kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi, persoalan sosial berpotensi terus muncul dan dapat memicu instabilitas, terutama di wilayah pedalaman dan daerah terpencil.
“Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” kata mantan Kapolda Papua itu.
Selain kemiskinan ekstrem, Paulus turut menyoroti ketersediaan energi listrik sebagai fondasi penting untuk mempercepat pembangunan dan membuka peluang investasi di Papua. Ia menilai keterbatasan infrastruktur kelistrikan menjadi salah satu hambatan utama bagi pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah tersebut.
“Kalau pemerintah daerah ditopang secara serius oleh pemerintah pusat untuk menyiapkan sumber kelistrikan, maka investasi pasti masuk. Banyak sumber daya alam kita yang masih tertidur. Dengan listrik, industri besar hingga industri rumah tangga bisa berkembang,” ujarnya.
Paulus juga menekankan pentingnya pembenahan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar benar-benar berjalan dari bawah ke atas (bottom-up) dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, mulai dari tingkat kampung hingga provinsi. Ia mengingatkan agar Musrenbang tidak dijadikan ruang kompromi kepentingan politik, melainkan forum untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
“Bicara kepentingan rakyat secara murni bisa diwujudkan dengan membangun air bersih, membangun jalan antar kampung, membangun instalasi listrik, memperbaiki dan membangun sekolah hingga puskesmas,” katanya.
Paulus menambahkan, seluruh masukan strategis tersebut telah disampaikan kepada Deputi Pengembangan Kewilayahan Bappenas dan, menurutnya, mendapat respons positif. Ia berharap hasil koordinasi itu dapat menjadi landasan perencanaan pembangunan Papua ke depan agar lebih tepat sasaran, berkelanjutan, serta menjawab kebutuhan masyarakat.
