Pemerintah diminta memperbaiki cara berkomunikasi kepada publik, baik saat menyampaikan program maupun menunjukkan empati atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Komunikasi politik pemerintah dinilai idealnya menenangkan publik, bukan menambah kegaduhan, sehingga perlu mengedepankan diplomasi publik dengan strategi yang mampu merangkul berbagai pihak.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menilai pola komunikasi politik yang dibangun Staf Komunikasi Kepresidenan cenderung defensif dan argumentatif. Menurutnya, pola tersebut berpotensi berdampak buruk terhadap kepercayaan publik.
Nyarwi menyoroti pendekatan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat mengomentari pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor redaksi Tempo. Ia menilai gaya komunikasi yang muncul masih menyerupai komunikasi kampanye, padahal komunikasi di lingkungan kepresidenan semestinya menekankan diplomasi publik dan strategi yang dapat merangkul berbagai pihak.
Ia mengingatkan, bila komunikasi pemerintah terus-menerus defensif, termasuk sampai menyalahkan atau mengecilkan pihak lain, hal itu dapat memunculkan sentimen negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan berbalik menjadi bumerang bagi dukungan publik.
Sebagai solusi, Nyarwi menyarankan strategi komunikasi pemerintah dibuat lebih responsif, tematik, dan empatik. Ia juga menekankan pentingnya menghindari komunikasi yang berpotensi menimbulkan kontroversi serta mendorong strategi komunikasi yang lebih mengakar, bukan sekadar menyampaikan pesan, melainkan juga mempertimbangkan dampaknya bagi publik.
Nyarwi menilai perbaikan diperlukan agar kejadian serupa tidak berulang dan merugikan citra pemerintah. Ia mengaitkan hal itu dengan pernyataan Presiden Prabowo saat diundang ke Dewan Pers ketika masih menjadi calon presiden, yang menyatakan akan menjaga kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Dalam beberapa pernyataan, Prabowo juga menyebut pers sebagai mitra kritis yang dibutuhkan untuk mengawal pemerintahan.
Menurut Nyarwi, komunikasi politik pemerintahan saat ini seharusnya selaras dengan prinsip yang pernah disampaikan Prabowo, bukan justru menciptakan kesan yang bertolak belakang. Ia menilai pemerintah semestinya menekankan posisi sebagai pelindung kebebasan pers, bukan sekadar merespons dengan guyonan yang dapat memicu perdebatan.
Ia juga menegaskan bahwa publik membutuhkan pernyataan yang memberi ketenangan, bukan yang mendorong kontroversi. Selain itu, Nyarwi menilai belum terlihat standar komunikasi yang jelas dan terstruktur di kantor komunikasi tersebut, sehingga yang menonjol justru gaya komunikasi individu, bukan pendekatan kelembagaan yang solid. Ia menyebut komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan semestinya lebih elegan dan terintegrasi dengan strategi komunikasi pemerintahan.
