Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia sejak 25 Agustus 2025 memunculkan kegelisahan di tengah masyarakat. Arus informasi di media sosial dipenuhi kabar mengenai kericuhan, korban, serta kebijakan dan pernyataan kontroversial dari pihak MPR/DPR di Senayan, Jakarta Pusat.
Di tengah lautan informasi tersebut, komentar, opini, dan protes datang silih berganti. Situasi ini berpotensi menguras energi mental dan emosional, terutama bila tidak disikapi dengan bijak. Banyak orang berada dalam dilema: ingin tetap peduli terhadap isu politik, namun juga perlu menjaga kesehatan mental agar tidak terjebak rasa khawatir, cemas, hingga kelelahan mental.
Menurut ahli psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, banjir berita negatif bukan sekadar persoalan teknis arus informasi. Ia menilai kondisi itu merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah dan legislatif yang dinilai “tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat.” Di sisi lain, respons elite politik yang disebutnya “cenderung defensif dan nirempati” turut memicu kemarahan dan frustrasi, yang dalam psikologi dikenal sebagai moral outrage.
Hamdi menyoroti bahwa derasnya informasi membuat publik sulit menghindari paparan kabar yang memantik emosi. Sementara itu, memilah informasi valid dan hoaks membutuhkan upaya kognitif serta literasi media yang memadai—sesuatu yang tidak dimiliki semua orang. Dalam kondisi kewalahan, sebagian orang dapat memilih jalan pintas dengan mempercayai narasi sederhana atau stereotip yang sengaja dibentuk aktor politik.
“Masalahnya framing kadang cenderung dibungkus dengan sengaja untuk memicu emosi negatif seperti kebencian, kemarahan dan lain sebagainya,” ujar Hamdi. Ia menilai pemicu emosi negatif dapat mendorong eskalasi kekerasan, yang kemudian memunculkan respons represif dari aparat dan berujung pada “lingkaran setan.”
Ia juga mengingatkan dampak psikologis dari paparan berkepanjangan terhadap kekerasan politik dan berita negatif. Salah satunya adalah stres kronis dan kelelahan emosional yang dapat berkembang menjadi anxiety dan burnout politik. Selain itu, tingginya paparan narasi yang memecah belah dapat memperkuat polarisasi sosial dan menurunkan kepercayaan antarwarga.
Hamdi turut menyoroti risiko munculnya apatis dan sinisme politik, ketika sebagian orang memilih menarik diri karena merasa tidak ada yang bisa dilakukan. “Ini berbahaya karena mengurangi partisipasi publik dan kepercayaan ke pemerintah,” tegasnya. Ia menambahkan, kekerasan politik yang nyata juga bisa meninggalkan jejak psikologis jangka panjang berupa trauma kolektif, terutama bagi mereka yang terdampak secara fisik.
Di tengah situasi yang bergejolak, Hamdi menawarkan sejumlah langkah agar masyarakat tetap dapat peduli tanpa mengorbankan ketahanan mental. Pertama, ia menekankan pentingnya literasi media dan manajemen informasi, antara lain dengan membatasi waktu konsumsi berita, memilih sumber yang kredibel, serta menyeimbangkan informasi negatif dengan konten yang lebih positif.
Kedua, ia menyarankan penguatan resiliensi psikologis melalui keterampilan mengelola stres, misalnya dengan mindfulness, olahraga, atau menjaga rutinitas sosial yang sehat. Ketiga, ia mendorong keterlibatan kolektif yang sehat, seperti bergabung dalam komunitas atau diskusi konstruktif. “Agar energi politik disalurkan pada aktivitas produktif, bukan hanya marah atau takut,” jelasnya.
Terakhir, Hamdi menilai penting untuk menguatkan identitas inklusif. Alih-alih terjebak dalam narasi “kami vs mereka,” masyarakat didorong menumbuhkan narasi persatuan atau superordinate identity—seperti kebangsaan atau nilai kemanusiaan—untuk mengurangi polarisasi.
Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat dinilai tetap dapat menyalurkan kepedulian melalui cara-cara damai, seperti edukasi publik, aksi solidaritas sosial, atau partisipasi aktif dalam kegiatan demokrasi, tanpa harus kehilangan ketahanan mental di tengah derasnya gejolak politik dan banjir informasi.
