Indonesia dinilai tengah menghadapi gejala deindustrialisasi, ditandai dengan penurunan kinerja sektor industri/manufaktur, penutupan pabrik, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai tempat. Sejumlah pembicara mengingatkan, bila tidak ditangani, kondisi tersebut berpotensi memicu dampak lanjutan berupa meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, yang kemudian dapat melahirkan masalah sosial lainnya.

Isu ini mengemuka dalam Kuliah Bestari Spesial Ramadhan Refleksi dan Solusi bertajuk “Liberalisasi Perdagangan, Kran Impor dan Dampak Deindustrialisasi” yang disiarkan daring melalui Youtube UGM, Jumat (21/3). Kegiatan yang diselenggarakan Dewan Guru Besar UGM itu menghadirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Mari Elka Pangestu, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) RI Arief Anshory Yusuf, Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik Junaidi Rachbini, serta peneliti ISEAS Singapore Yanuar Nugroho.

Dinamika global dan ruang kebijakan yang terbatas

Mari Elka Pangestu menilai Indonesia sedang menghadapi dampak dinamika ekonomi global yang turut memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, ia menekankan perlunya penyesuaian langkah dan kebijakan ekonomi agar mampu mengimbangi tekanan dari luar negeri.

Menurut Mari, sejumlah perubahan global yang berdampak pada perekonomian antara lain peperangan di Timur Tengah, perang Ukraina-Rusia, dan konflik di Laut Cina Selatan. Ia juga menyinggung pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang disebut berperan dalam perang dagang serta meningkatnya beban tarif. Kondisi tersebut, kata Mari, dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan mendorong inflasi lebih tinggi akibat kenaikan tarif, sehingga suku bunga ikut meningkat.

Ia menyebut situasi ini membuat instrumen kebijakan untuk menstimulasi pertumbuhan menjadi lebih terbatas. Di sisi lain, efisiensi dan realokasi APBN dinilai akan mempersempit ruang pemberian stimulus.

Meski demikian, Mari melihat pelemahan ekonomi Amerika Serikat bisa menjadi peluang relokasi investasi. Agar peluang itu bisa dimanfaatkan, ia menekankan pentingnya penguatan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan 6–7% melalui peningkatan ekspor dan penguatan kerja sama dengan negara lain. Ia juga menekankan perlunya menghindari gejolak serta menjaga kepercayaan untuk mencegah kerentanan arus keluar modal dan menjaga iklim usaha.

Deindustrialisasi: wajar, tetapi berisiko jika prematur

Arief Anshory Yusuf menilai Indonesia sedang menyongsong deindustrialisasi. Ia menyebut penurunan peran sektor industri/manufaktur dapat dipahami sebagai bagian dari transformasi struktural dalam ekonomi yang tumbuh—dari agrikultur, menuju industri, lalu bergeser ke sektor jasa.

Namun, Arief mengingatkan deindustrialisasi dapat menjadi persoalan bila terjadi secara prematur. Menurutnya, masalah muncul ketika tidak ada momentum untuk tumbuh lebih tinggi. Ia menilai dari sisi tingkat pendapatan, Indonesia masih memiliki ruang untuk industrialisasi, tetapi dari sisi pekerjaan Indonesia dinilai hampir melewati momentum tersebut, sehingga berisiko menimbulkan keterbatasan lapangan kerja.

Ia mencontohkan, program hilirisasi yang berfokus pada sektor padat sumber daya alam dapat menjadi jebakan karena penyerapan tenaga kerja berpotensi menurun. Arief menilai situasi menjadi berbahaya ketika tenaga kerja masuk ke pekerjaan yang nilainya stagnan sehingga pekerja menumpuk dan pendapatan berkurang, terlebih jika bergeser ke sektor jasa dengan produktivitas rendah.

Penekanan pada investasi, industri, dan ekspor

Didik Junaidi Rachbini menilai salah satu jawaban untuk menghadapi dilema liberalisasi perdagangan dan deindustrialisasi adalah pendekatan outward looking. Ia mengacu pada model pembangunan industri flying geese yang menggambarkan Jepang memimpin industrialisasi beberapa dekade lalu.

Didik menyebut, sekitar 40 tahun lalu Indonesia memiliki pendapatan di atas China, tetapi kini China memimpin industri global, bahkan Vietnam disebut telah mengungguli Indonesia. Ia menegaskan kunci pertumbuhan ekonomi terletak pada industri. Menurutnya, sekalipun ekonomi tumbuh tinggi, jika industri hanya berkembang 3–4% dan banyak aktivitas perdagangan berada di sektor informal, maka kondisi itu akan menyulitkan.

Karena itu, ia menekankan peran investasi, industri, dan ekspor sebagai penopang penting pertumbuhan ekonomi ke depan. Didik juga mengingatkan deindustrialisasi dapat memunculkan efek negatif seperti pengangguran yang kemudian dapat memicu persoalan sosial lainnya.

Tren pengangguran dan rekomendasi kebijakan bertahap

Yanuar Nugroho menyebut angka pengangguran Indonesia sebenarnya membaik, namun muncul tren negatif pada awal 2025. Ia menyoroti pengangguran struktural yang dapat berimplikasi pada kemiskinan, kesenjangan sosial yang melebar, penurunan kesejahteraan dan kualitas hidup, hingga peningkatan konflik sosial.

Ia menyampaikan rekomendasi kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah dalam tiga horizon waktu:

• Jangka pendek: revitalisasi kawasan industri dan infrastruktur pendukung.
• Jangka menengah: pengembangan pendidikan vokasi.
• Jangka panjang: investasi dalam inovasi riset industri.

Harapan dari forum akademik

Ketua Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (MDGB-PTNBH) Periode 2024–2025, Prof. M. Baiquni, menyebut Kuliah Bestari bertema Liberalisasi Perdagangan, Industrialisasi, dan Pengangguran menjadi wujud kontribusi akademisi dan guru besar dalam menawarkan pemikiran serta solusi atas persoalan bangsa. Ia berharap forum tersebut dapat memperdalam pembahasan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh ke depan.