Pandemi Covid-19 menjadi pandemi pertama dalam sejarah ketika teknologi digital dan media sosial memainkan peran besar dalam membantu masyarakat tetap aman, terinformasi, produktif, dan terhubung. Namun, pada saat yang sama, kondisi ini juga memperkuat apa yang disebut sebagai infodemik—banjir informasi yang keliru dan menyesatkan—yang dinilai merusak respons global dan dapat memicu tindakan berbahaya.
Situasi tersebut kembali menegaskan pentingnya akurasi dan kredibilitas dalam penyebaran berita. Media menyoroti risiko yang muncul dari penggunaan media sosial oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sekaligus menggarisbawahi perlunya publik mendapatkan informasi mengenai isu kesehatan—seperti vaksinasi dan obat-obatan—dari pakar yang terlatih.
Pada Mei 2020, di puncak pandemi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meminta negara-negara anggota menyediakan informasi Covid-19 yang andal, mengambil langkah melawan misinformasi dan disinformasi, serta memanfaatkan teknologi digital untuk merespons gelombang hoaks. Resolusi itu juga mendorong organisasi internasional untuk menangani ancaman di ranah digital, mencegah aktivitas siber berbahaya yang dapat merusak sektor kesehatan, dan mendukung penyediaan data berbasis sains kepada publik.
Di tengah kondisi ketika sumber daya media disebut mengering, pandemi dipandang sekaligus membuka peluang bagi media untuk menunjukkan nilai jurnalisme yang baik dan membangun hubungan yang kredibel dengan publik serta pembaca.
Dalam opini ini, penulis juga menilai pandemi kembali memperlihatkan kecenderungan liputan media Barat tentang negara berkembang yang bersifat episodik dan fragmentaris. Mendiang penulis dan jurnalis berkewarganegaraan Inggris-Irlandia, Robert Fisk, pernah mengkritik apa yang ia sebut sebagai “kampanye propaganda” editor media Barat dalam peliputan konflik dan berita di Timur Tengah. Fisk menilai liputan tersebut kerap dikemas rapi, disensor, dan pada dasarnya tidak benar.
Ia mencontohkan penggunaan istilah oleh pers Barat terhadap penghalang di Tepi Barat, Palestina—yang disebut lebih besar dan lebih panjang dari Tembok Berlin—yang disebut sebagai pagar atau penghalang keamanan. Sementara permukiman ilegal Israel yang dibangun di atas tanah milik rakyat Palestina disebut sebagai “lingkungan Yahudi”.
Penulis juga menyinggung peliputan sebagian media Barat terkait upaya kudeta yang gagal pada 2016 di Turki. Menurutnya, sejumlah media melabeli reaksi demokratis dan sipil rakyat Turki sebagai “Islamis” bahkan “jihadis”, serta memandang tindakan masyarakat pascakudeta sebagai ancaman bagi demokrasi, alih-alih menempatkan upaya kudeta sebagai ancaman utama. Ia menilai ada upaya mengalihkan fokus dari pelaku kudeta kepada pemerintah Turki.
Di tengah kritik atas bias dan menurunnya kepercayaan, berbagai upaya dilakukan di banyak negara untuk mematahkan monopoli raksasa media global. Penulis menyebut bahwa dunia kini mencari sumber berita alternatif.
Ahli media asal India, Saeed Naqvi, dikutip menyatakan pencarian itu terjadi karena kredibilitas media Barat yang semakin berkurang. Dalam pandangannya, keterlibatan Barat dalam konflik dari Afghanistan hingga Irak membuat media mereka harus terus melakukan “pukulan drum”, sehingga kehilangan kepercayaan di pasar informasi. Dalam konteks ini, berita yang independen dan kredibel disebut sebagai komoditas yang tak ternilai.
Penulis kemudian menyoroti sejarah pendirian Anadolu Agency di Turki hampir seabad lalu, tepatnya pada 6 April 1920. Anadolu Agency disebut sebagai kantor berita kedua di dunia—setelah TASS Soviet—yang lahir dari dunia yang tidak terjajah untuk menantang hegemoni Barat. Disebutkan pula bahwa sejak dimulainya berita kawat pada 1885, terdapat 28 kantor berita pada 1920, tetapi semuanya berada di Barat atau di koloni kekuatan kekaisaran.
Menurut tulisan ini, hingga lebih dari satu abad kemudian, kantor berita utama masih terkonsentrasi di sekitar episentrum negara-negara makmur dunia. Kantor berita global dan media juga dinilai berperan membentuk kondisi yang memungkinkan terjadinya globalisasi. Dalam persaingan yang ketat, keberlangsungan Anadolu Agency selama 101 tahun disebut bukan prestasi biasa.
Penulis menilai Anadolu Agency memiliki potensi besar dengan jaringan yang mencakup lebih dari 100 negara, meliput berbagai isu global—politik, ekonomi, keuangan, energi, olahraga, teknologi, dan lainnya—dengan pengalaman serta akurasi dalam 13 bahasa. Anadolu Agency juga disebut sebagai satu-satunya kantor berita global dari negara Muslim yang menjadi bagian dari forum G20.
Meski demikian, penulis menilai Anadolu Agency perlu mengisi celah dengan memperluas operasi untuk menyebarkan berita yang kredibel dan independen kepada masyarakat global. Ia berpendapat bahwa dengan investasi lebih besar pada teknologi, keahlian, sumber daya manusia, strategi baru, efisiensi operasional, kohesi, dan integrasi, Anadolu Agency berpeluang menantang kartel media yang ada dan ikut membentuk tatanan berita dunia yang baru.
Di era media sosial yang menuntut kecepatan, penulis menekankan pentingnya menyajikan fakta seakurat dan secepat mungkin agar opini publik dapat terbentuk berdasarkan informasi memadai, sehingga masyarakat dapat memahami persoalan dan ikut mencari solusi. Ia menutup dengan pandangan bahwa saat ini bukan hanya penting untuk menceritakan kisah sendiri, melainkan juga menyampaikan kebenaran kepada dunia, dengan memanfaatkan teknologi dan etika modern di mana jurnalisme tidak lagi bersifat satu arah, melainkan interaktif—dan masyarakat menjadi bagian dari pengumpulan serta penyebaran informasi. Pada akhirnya, kebutuhan akan berita yang kredibel dan independen disebut sebagai kepentingan bersama untuk melenyapkan infodemik.
