Nama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono yang masuk dalam bursa calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) memunculkan pro dan kontra di kalangan pengamat. Perdebatan terutama berkisar pada isu independensi bank sentral serta penilaian atas rekam jejak Thomas di pemerintahan.
Pengamat ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyatakan kekhawatirannya terhadap pencalonan tersebut. Ia menyoroti latar belakang Thomas yang disebutnya berasal dari partai politik.
Menurut Nailul, BI merupakan lembaga yang independen dan seharusnya bebas dari intervensi pemerintah pusat maupun pihak mana pun. Ia menyebut BI sebagai pemegang kebijakan moneter yang berperan penting sebagai penopang perekonomian nasional, termasuk ketika kebijakan fiskal dinilai tidak berjalan baik.
Nailul menilai, jika kebijakan fiskal dan moneter sama-sama melemah, risiko krisis bisa meningkat. Dalam konteks itu, ia mengaku khawatir masuknya Thomas ke BI dapat mengganggu tatanan sistem moneter yang selama ini dibangun.
Selain soal independensi, Nailul juga menilai kinerja Thomas saat menjabat Wamenkeu tidak memuaskan. Ia menyinggung defisit anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) tahun anggaran 2026 sebagai salah satu indikator. Nailul mempertanyakan alasan Thomas tetap masuk bursa calon Deputi Gubernur BI di tengah penilaian tersebut, dan menyebut langkah itu tidak logis.
Di sisi lain, pengamat pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai wajar jika nama Thomas muncul dalam bursa. Ia mengatakan banyak pengamat memang menyoroti pencalonan itu, antara lain karena posisi Wamenkeu dinilai tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan pada level eksekutif.
Namun, Ibrahim berpendapat Thomas memiliki figur milenial yang dinilai cukup baik dalam urusan keuangan. Ia juga menyebut Thomas kemungkinan dipersiapkan untuk menjadi Gubernur BI dalam lima tahun mendatang. Meski memiliki latar belakang eks partai politik, Ibrahim menilai Thomas merupakan seorang profesional.
Terkait pelemahan nilai tukar rupiah, Ibrahim menegaskan hal tersebut tidak berkaitan langsung dengan masuknya Thomas dalam bursa calon Deputi Gubernur BI. Ia menyebut pelemahan rupiah dipengaruhi persoalan yang lebih kompleks, baik faktor eksternal maupun internal, dan telah berlangsung sejak dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.
Ibrahim menilai, rupiah tetap berpotensi melemah terlepas dari apakah Thomas dicalonkan sebagai Deputi Gubernur BI atau tidak.
