Kemiskinan ekstrem, tingginya pernikahan dini, serta akses pendidikan yang terbatas menjadi persoalan berlapis di salah satu wilayah di Nganjuk, Jawa Timur. Di kawasan pedesaan tersebut, anak-anak disebut harus menempuh perjalanan jauh untuk bersekolah, sebagian berhenti karena harus bekerja di ladang, sementara yang lain tidak melanjutkan pendidikan akibat kehamilan.
Kondisi itu mendorong Mirza Idham Saifuddin terlibat dalam upaya mengatasi masalah sosial melalui pendidikan. Selama lebih dari 15 tahun, ia ikut membangun sekolah berbiaya murah dan mengembangkan Yayasan Chony Zamani di Nganjuk. Mirza menilai sekolah bukan sekadar ruang belajar, melainkan instrumen perubahan di komunitas.
Mirza merupakan alumni University of Warwick, Inggris, dan kini menjabat sebagai Ketua Yayasan Chony Zamani. Dalam wawancara daring pada Kamis (26/2/26), ia menceritakan perjalanan mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan yang berangkat dari masalah sosial di wilayah tersebut.
Menurut Mirza, upaya mendirikan sekolah bermula dari inisiatif ayahnya pada 2009 di salah satu daerah di Nganjuk. Namun, sekolah itu hanya bertahan dua tahun karena kekurangan murid. Mirza menyebut saat itu akses pendidikan sudah dibuka, tetapi masyarakat belum siap dan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan masih rendah. Pada 2011, mereka kembali mencoba di daerah Sawahan dan kali ini Mirza ikut terlibat langsung.
Di Sawahan, Mirza menggambarkan persoalan sosial yang kompleks, mulai dari kemiskinan struktural hingga pernikahan dini. Ia memperkirakan pernikahan dini mencapai 35 persen dari total pernikahan yang terjadi saat itu, dengan 30 persen di antaranya berujung pada perceraian dini. Mirza menilai situasi tersebut berdampak pada stabilitas keluarga dan risiko sosial yang berulang.
Masalah lain yang disorot adalah tingginya angka putus sekolah setelah SMP. Mirza menyebut di wilayah tersebut tidak terdapat sekolah setingkat SMA/SMK. Lulusan SMP disebut mencapai 500–600 siswa, sementara yang terserap di SMK Dr. Wahidin sekitar 100 siswa. Ia juga menuturkan jarak menuju sekolah terdekat bisa 10–15 kilometer, bahkan ada yang mencapai 30 kilometer, sehingga menjadi hambatan besar bagi keluarga miskin.
Seiring berkembangnya SMK Dr. Wahidin, Mirza dan ayahnya juga berupaya membuka peluang kuliah bagi siswa. Pada 2014, ia membuat skema kuliah part time karena sekolah baru belum dapat mengikuti jalur seleksi tertentu. Dalam skema itu, siswa bekerja pada siang hari dan kuliah pada malam hari. Dari 17 anak, Mirza menyebut lima di antaranya melanjutkan kuliah.
SMK Dr. Wahidin kemudian memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mirza menyatakan sekolah tersebut menetapkan SPP Rp90 ribu sebagai commitment fee, tanpa pungutan uang gedung atau uang komite. Ia menyebut total biaya hingga lulus sekitar Rp5 juta.
Pada 2017, Mirza menempuh program Master of Innovations and Entrepreneurship di University of Warwick. Ia mengatakan pengalaman itu menjadi titik balik pengembangan sekolah, termasuk mengadaptasi pendekatan seperti project based learning dan memperkuat sistem yayasan. Dari sana, SMK Dr. Wahidin berkembang menjadi Yayasan Chony Zamani yang menaungi lima lembaga: Ponpes Al Wahid, Madin Chony Zamani, TPQ Chony, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Chony, serta SMK Dr. Wahidin.
Ponpes Al Wahid yang berdiri pada 2012, menurut Mirza, disiapkan sebagai asrama untuk menjawab kendala jarak tempuh siswa. Ia menyebut ada anak didik yang harus berjalan kaki sekitar dua jam dari satu pucuk pegunungan ke pucuk pegunungan lain untuk pergi ke sekolah. Sementara itu, LKSA dibangun sebagai respons atas persoalan pengasuhan, di mana ia menilai cukup banyak orangtua yang meninggalkan anak dan menitipkannya kepada saudara atau tetangga tanpa kembali.
Perubahan besar di yayasan juga terjadi setelah ayah Mirza meninggal pada 2022 saat Mirza berada di Inggris. Ia kemudian mendorong transformasi sistem, termasuk memperluas model bisnis yayasan melalui koperasi, pendirian research center yang bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, serta upaya pendanaan mandiri. Mirza menyebut pendanaan yayasan yang semula sepenuhnya dari pemerintah, kini sekitar 30 persen dapat dipenuhi secara mandiri.
Dalam pengelolaan sekolah, Mirza menekankan pentingnya gaji guru yang layak dan transparansi anggaran. Ia menyatakan dari dana BOS yang diterima, porsi terbesar dialokasikan untuk gaji guru. Menurutnya, kesejahteraan pendidik berpengaruh pada kualitas pengajaran dan memungkinkan sekolah menyaring tenaga pengajar yang tepat, terutama yang mampu terlibat dengan masyarakat setempat. Ia juga menyebut pengeluaran yang tidak esensial dipangkas agar operasional sekolah lebih efektif.
Mirza mengakui tantangan lain yang masih besar adalah mendorong siswa melanjutkan pendidikan tinggi. Ia menyebut dari kuota jalur rapor yang tersedia, jumlah pendaftar per angkatan masih rendah dan kerap harus didorong. Menurutnya, sebagian siswa belum memahami manfaat kuliah karena lingkungan yang terisolasi.
Persoalan sosial yang dihadapi juga mencakup kehamilan di luar pernikahan, tawuran, serta kemiskinan ekstrem yang membuat anak harus bekerja. Mirza juga menyinggung persoalan kesehatan reproduksi remaja perempuan, termasuk kondisi ketika menstruasi dianggap tabu dan sebagian siswi absen karena malu atau tidak mampu membeli pembalut.
Untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan mengurangi bolos, Mirza mengatakan sekolah memilih pendekatan yang membuat anak betah, bukan hukuman. Ia menyebut SMK Dr. Wahidin dirancang lebih ramah bagi siswa, antara lain dengan kafe kecil berlatar pegunungan, kegiatan gim seperti Mobile Legends dan Free Fire, aktivitas seni tari untuk acara adat, serta penyediaan kopi dan teh gratis. Di beberapa kelas, tersedia televisi untuk karaoke.
Mirza menilai dampak pendidikan mulai terlihat, terutama pada pergerakan ekonomi lokal di Sawahan. Ia menyebut daya beli masyarakat meningkat dan ada alumni yang setelah kuliah mampu membangun usaha serta membuka lapangan pekerjaan. Ia juga menyatakan angka pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah menunjukkan tren penurunan, serta jumlah siswa yang melanjutkan kuliah meningkat dibanding sebelumnya.
Di sisi lain, Mirza memandang kesenjangan kualitas pendidikan antara Indonesia dan Inggris turut membentuk fokusnya pada pengelolaan sekolah. Dengan latar belakang Business Management, ia menilai persoalan pendidikan tidak hanya pada kurikulum, tetapi juga pada model manajemen dan keberlanjutan lembaga. Ia menegaskan perannya lebih banyak pada manajemen sekolah dan orientasi hasil, sementara urusan pembelajaran ditangani kepala sekolah dan pihak terkait.
Ke depan, Mirza menyatakan keinginan memperluas jangkauan dan membuka peluang kerja sama agar pendidikan dapat semakin kuat sebagai alat transformasi sosial. Ia juga berharap model yang dibangun Yayasan Chony Zamani dapat direplikasi, sehingga lembaga pendidikan bisa berkelanjutan tanpa membebani siswa dengan biaya tinggi maupun mengorbankan kesejahteraan guru. Mirza juga mendorong masyarakat untuk bersuara jika menemukan ketidakadilan di sektor pendidikan, termasuk terkait gaji guru yang tidak layak dan tata kelola yang tidak transparan.
