Mensos Nilai Stiker “Keluarga Miskin” di Bojonegoro Efektif, Meski Tuai Pro-Kontra

Mensos Nilai Stiker “Keluarga Miskin” di Bojonegoro Efektif, Meski Tuai Pro-Kontra

Kebijakan penempelan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bojonegoro masih menjadi sorotan. Program ini memunculkan pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait kemungkinan dampak psikologis dan sosial bagi penerima bantuan.

Di tengah perdebatan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Penempelan stiker dinilai dapat mendorong transparansi data sekaligus mempermudah verifikasi penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan pandangannya saat sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro. Ia menilai kebijakan itu pada prinsipnya berada di jalur yang benar, meski tetap mengakui adanya potensi dampak sosial yang perlu diperhatikan.

“Langkah itu (penempelan stiker ‘Keluarga Miskin’) saya kira efektif. Di daerah lain seperti Bengkulu juga menerapkan hal serupa dan hasilnya cukup efektif,” ujar Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, Rabu (21/1/2026).

Gus Ipul menjelaskan, setiap daerah memiliki kewenangan dan pendekatan masing-masing dalam melakukan verifikasi data bantuan sosial. Menurutnya, metode penempelan stiker yang diterapkan di Bojonegoro merupakan salah satu inovasi untuk memastikan data penerima tetap valid dan akurat.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam sistem verifikasi berbasis data, termasuk dari penerima bantuan itu sendiri. Warga yang merasa sudah mampu dan tidak lagi membutuhkan bantuan diharapkan segera melapor agar data dapat diperbarui.

“Karena sistem verifikasi dilakukan berbasis sistem, maka warga yang merasa sudah mampu dan tidak lagi membutuhkan bantuan diharapkan segera melapor,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Sosial telah menempelkan stiker pada 50.987 KPM dari total lebih dari 200 ribu KPM yang mengacu pada Data Mandiri Kemiskinan Daerah (Damisda). Proses penempelan stiker disebut masih akan berlanjut seiring pemutakhiran DTSEN.