Mensos Gus Ipul Bantah Isu Mark Up Harga Sepatu Siswa Sekolah Rakyat

Mensos Gus Ipul Bantah Isu Mark Up Harga Sepatu Siswa Sekolah Rakyat

JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengklarifikasi isu dugaan mark up harga sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat yang belakangan ramai beredar di media sosial. Gus Ipul menegaskan informasi tersebut tidak benar dan dinilainya memutarbalikkan fakta.

“Itu fitnah, hoax,” kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat konferensi pers di kantor Kementerian Sosial, Selasa (5/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menunjukkan potongan narasi beserta foto yang menampilkan dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memberikan sepatu kepada siswa Sekolah Rakyat. Menurutnya, foto tersebut merupakan dokumentasi kegiatan Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Malang Raya pada 2 Mei 2025.

Gus Ipul menjelaskan sepatu dalam foto itu merupakan hadiah dari Gubernur Khofifah kepada 10 siswa Sekolah Rakyat dan bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan hasil pengadaan Kementerian Sosial. “Sepatu yang dari Bu Khofifah, itu pemberian, itu bantuan dari Bu Khofifah untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur,” ujarnya.

Ia menilai tidak tepat jika satu foto sepatu bermerek tertentu yang beredar di media sosial kemudian dibandingkan dengan keseluruhan pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat. Menurutnya, setiap jenis sepatu memiliki fungsi, spesifikasi, dan harga yang berbeda.

Di tengah polemik tersebut, Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif mengawasi program pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat. “Kita berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan pendapat, telah melakukan pengawasan, mengingatkan, juga terus mengawal program-program Kementerian Sosial,” katanya.

Gus Ipul juga memaparkan proses pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat beserta spesifikasi dan harganya. Ia menjelaskan angka Rp700 ribu yang ramai dibicarakan merupakan pagu anggaran atau batas maksimal, bukan harga pembelian riil. Ia memastikan proses pengadaan dilakukan sesuai ketentuan melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif, dengan penawaran terbaik yang memenuhi spesifikasi sebagai dasar penetapan pemenang.

“Dalam pengadaan sepatu ini untuk siswa Sekolah Rakyat tentu melalui prosedur yang telah ditetapkan, mekanisme pengadaan. Penanggungjawabnya adalah tentu PPK atau Pokja, mereka yang bertanggung jawab untuk itu. Prosesnya dilakukan dengan pagu yang sudah ditetapkan sebelumnya,” kata Gus Ipul.

Ia menambahkan pagu ditetapkan melalui survei dan mekanisme yang berlaku, kemudian pengadaan dilakukan secara kompetitif. “Pemenangnya tentu yang paling murah dan memenuhi spesifikasi, memenuhi standar yang telah ditetapkan,” lanjutnya.

Pada 2025, pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat mencakup beberapa jenis untuk mendukung aktivitas berbeda, yakni sepatu PDL (Pakaian Dinas Lapangan) untuk kegiatan luar ruang, sepatu PDH (Pakaian Dinas Harian) untuk belajar di kelas, sepatu olahraga untuk aktivitas fisik, serta sepatu harian/santai untuk penggunaan di lingkungan asrama. Seluruh jenis sepatu tersebut sudah termasuk kaos kaki.

Selain sepatu PDL yang memiliki pagu anggaran Rp700.000 dengan realisasi harga di bawahnya, terdapat jenis sepatu lain dengan harga lebih rendah, di kisaran Rp200 ribu hingga Rp300 ribu, sesuai jenis dan peruntukannya.

Gus Ipul menegaskan komitmennya bersama Agus Jabo dan jajaran Kementerian Sosial untuk menjaga integritas dalam pengadaan barang dan jasa. “Saya dan Pak Wamen komitmen dari awal untuk tidak akan mengintervensi, tidak akan mencampuri, tidak akan titip-titip, tidak akan mengarahkan proses-proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial,” katanya.

Ia juga menyatakan seluruh proses pengadaan berada dalam pengawasan serta terbuka untuk audit. Menurutnya, bila ada bukti kuat penyimpangan, hal itu akan diproses secara hukum. “Kalau memang ada bukti yang kuat adanya penyimpangan, ya akan diproses secara hukum. Maka saya berulang-ulang, saya sampaikan bersama Pak Wamen ini kepada jajaran Kementerian Sosial untuk tidak melakukan penyimpangan. Jika ada bukti, kami menjadi pihak pertama yang akan melaporkan ke aparat penegak hukum,” tegas Gus Ipul.