MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Apresiasi tersebut disampaikan saat keduanya melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Kamis (11/9/2025).
Dalam kunjungan itu, Tito dan Maruarar meninjau langsung Makassar Government Center (MGC) yang menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, lantai II. Peninjauan difokuskan pada proses layanan publik yang berjalan di MGC serta dialog dengan petugas pelayanan.
Salah satu perhatian utama adalah layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), termasuk layanan yang kini dapat dilakukan secara online. Dalam agenda tersebut, kedua menteri didampingi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar serta jajaran organisasi perangkat daerah (SKPD) dan tim ahli Pemkot Makassar.
Menteri PKP Maruarar Sirait menilai Munafri–Aliyah menunjukkan komitmen kuat menghadirkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berpihak kepada masyarakat kecil. Ia mengatakan, setelah dilantik pada 20 Februari 2025, pasangan ini bergerak cepat menerbitkan kebijakan yang dinilai pro masyarakat kecil.
Maruarar juga menyinggung kecepatan Pemkot Makassar dalam menindaklanjuti kebijakan melalui penerbitan peraturan wali kota. Menurutnya, setelah dilantik pada Februari 2025, Pemkot Makassar menerbitkan Perwali pada April sebagai payung hukum program pembebasan biaya layanan. Ia menyebut kinerja tersebut sebagai indikator pemerintah kota bekerja cepat.
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar menyebut kebijakan pembebasan biaya pengurusan BPHTB dan PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai salah satu langkah penting Pemkot Makassar. Ia mengatakan kebijakan itu mulai berlaku sejak November 2024 dan ia bersama Mendagri mengecek langsung di loket pelayanan BPHTB dan PBG bahwa layanan tersebut sudah gratis untuk MBR.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian turut memberikan apresiasi, terutama atas integrasi layanan PBG dan BPHTB di MGC sebagai MPP. Tito menilai kehadiran outlet PBG dan BPHTB di MPP merupakan terobosan yang menyentuh kebutuhan masyarakat karena membuat layanan strategis dapat diakses dalam satu tempat.
Tito menjelaskan, model layanan terintegrasi di MPP memudahkan masyarakat mengurus berbagai keperluan, mulai dari KTP, SKCK, hingga perizinan bangunan dan layanan pertanahan. Ia juga menekankan bahwa percepatan proses layanan tersebut dapat membantu masyarakat, termasuk dalam bidang perumahan.
Lebih lanjut, Tito berharap inovasi di Makassar dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Ia menyebut masih ada daerah yang belum menghadirkan Mal Pelayanan Publik dari total 514 kabupaten/kota. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri akan mendorong pemerintah daerah untuk membangun dan mengintegrasikan layanan publik seperti yang diterapkan di Makassar, termasuk memasukkan outlet PBG dan BPHTB.
Selain meninjau MPP, Mendagri dan Menteri PKP juga mengunjungi Dasbor Command Center di lantai 7, yang merupakan bagian dari inovasi Kominfo Kota Makassar. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat kendali data dan informasi, tempat berbagai persoalan kota—mulai dari aduan masyarakat, laporan kedaruratan, hingga aspirasi warga—dipantau secara real time oleh tim Pemkot.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja Mendagri dan Menteri PKP. Menurutnya, kehadiran kedua menteri memberi motivasi sekaligus dukungan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan bantuan yang menyentuh kebutuhan warga. Munafri juga menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah agar program pro rakyat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Senada, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustikah Ilham menegaskan komitmen Pemkot Makassar menghadirkan pelayanan publik yang modern, transparan, dan mudah diakses. Ia menyebut MPP sebagai upaya memastikan layanan yang mudah, cepat, dan transparan, serta mendorong integrasi layanan penting, termasuk kebijakan layanan PBG dan BPHTB gratis bagi MBR yang kini tersedia di MGC.
