Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli akan mengangkat isu perlindungan pekerja gig serta perluasan jaminan sosial dalam Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) atau Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS yang digelar di India pada 15-16 Juli 2026. Agenda ini dibawa di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatnya jumlah pekerja platform.
LEMM BRICS menjadi forum bagi negara-negara anggota untuk mencari respons bersama terhadap perubahan lanskap ketenagakerjaan global. Tahun ini, pembahasan difokuskan pada empat isu strategis, yakni penguatan jaminan sosial dan formalisasi pasar kerja; peningkatan partisipasi perempuan dan inklusi dalam angkatan kerja; kerja sama peningkatan daya saing, pemetaan keterampilan, dan pengembangan keterampilan kerja; serta pemanfaatan teknologi digital bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja gig dan platform.
Yassierli menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas kemitraan internasional sekaligus meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan global.
“Forum BRICS menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan. Melalui forum ini, Indonesia dapat bertukar pengalaman, memperluas kolaborasi, serta memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan dunia kerja,” ujar Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (14/7/2026).
Menurut Yassierli, tantangan ketenagakerjaan saat ini semakin kompleks, mulai dari transformasi pasar kerja, perubahan kebutuhan kompetensi, hingga pentingnya memperluas perlindungan bagi pekerja. Karena itu, ia menilai kerja sama antarnegara menjadi faktor penting untuk menghadirkan solusi yang saling menguatkan.
“Indonesia siap berkontribusi secara aktif dalam setiap pembahasan serta berbagi praktik baik yang telah dilakukan untuk mendukung terwujudnya dunia kerja yang lebih inklusif, produktif, tangguh, dan berkelanjutan,” kata Yassierli.
LEMM BRICS juga disebut menjadi momentum bagi negara-negara anggota untuk memperkuat kesamaan pandangan dalam menyikapi berbagai perkembangan ketenagakerjaan, sekaligus memperdalam pemahaman atas beragam pendekatan yang diterapkan dalam menghadapi perubahan dunia kerja.
