Bandar Lampung—Lampung Democracy Studies (LDS) menilai kondisi demokrasi di Indonesia saat ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Lembaga tersebut menyebut akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dan elite politik terus menumpuk, serta berpotensi memperdalam krisis kepercayaan rakyat terhadap demokrasi.

Direktur LDS Dedy Indra Prayoga mengatakan kegagalan agenda reformasi yang menjadi cita-cita sejak 1998 kini semakin nyata. Ia menyoroti proses pembahasan sejumlah regulasi penting, seperti UU Cipta Kerja, RKUHP, RUU TNI, hingga RKUHAP, yang dinilai tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna.

“Proses legislasi justru berlangsung elitis dan menjauh dari semangat demokrasi partisipatoris,” kata Dedy dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/8/2025).

Selain aspek politik, LDS juga menilai kondisi ekonomi masyarakat kian terhimpit. Menurut Dedy, pajak yang memberatkan, harga kebutuhan pokok yang melambung, serta minimnya lapangan kerja memperburuk kualitas hidup masyarakat.

“Sementara itu, gaya hidup mewah pejabat publik, kenaikan tunjangan DPR, dan maraknya kasus korupsi semakin mempertebal rasa ketidakadilan sosial,” ujarnya.

LDS turut menyoroti sikap pejabat publik yang dianggap tidak peka dalam merespons aspirasi masyarakat. Dedy mencontohkan pernyataan sejumlah anggota DPR, seperti Adies Karding dan Ahmad Sahroni, yang dinilainya mencerminkan sikap abai terhadap keluhan rakyat.

Ia juga menyinggung respons negara terhadap penyampaian aspirasi secara damai yang disebutnya kerap berujung represif. Dedy mencontohkan kasus meninggalnya Affan Kurniawan saat aksi demonstrasi sebagai bukti kegagalan negara melindungi hak konstitusional warga.

Menurut Dedy, situasi tersebut sejalan dengan laporan Freedom House yang menunjukkan adanya penurunan serius dalam indeks demokrasi Indonesia.

Atas dasar itu, LDS mendorong reformasi menyeluruh, terutama di tubuh kepolisian dan partai politik. Dedy menyatakan Polri perlu kembali pada mandat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, bukan menjadi alat represi terhadap kebebasan sipil.

“Partai politik juga harus direformasi total. Partai tidak boleh menjadi kartel kekuasaan yang hanya mementingkan elite, melainkan ruang artikulasi nyata bagi kepentingan rakyat,” tegasnya.

Dedy menambahkan, demokrasi hanya dapat bertahan bila rakyat memiliki ruang yang adil untuk bersuara dan negara hadir untuk mendengar serta melindungi. Ia memperingatkan, bila arah bangsa terus berjalan seperti saat ini, Indonesia tidak hanya menghadapi krisis politik, tetapi juga krisis kepercayaan yang dapat mengguncang fondasi demokrasi.