Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak merespons penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap TNI yang tercatat dalam survei Indikator Politik Indonesia. Maruli mengatakan penilaian publik merupakan hal yang wajar dan tidak menjadi persoalan.
“Enggak ada masalah karena orang menilai silakan saja, ya,” kata Maruli seusai rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
Indikator Politik Indonesia dalam survei yang dirilis pada 8 Februari 2026 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap TNI sebesar 93 persen. Angka itu turun dibandingkan survei sebelumnya yang berada di atas 95 persen.
Maruli menilai penurunan tersebut bisa terjadi karena persepsi publik terkait peran TNI di luar urusan pertahanan. “Memang, ya, kemungkinan sekarang tentara itu terkesan sudah mulai duduk di mana, itu pasti berpengaruh, digoreng-goreng dan lain sebagainya,” ujarnya.
Namun, Maruli menegaskan prajurit TNI tidak menempati pos-pos pemerintahan di luar koridor yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Ia juga menanggapi isu keterlibatan TNI dalam proyek makan bergizi gratis (MBG) dengan menyatakan tidak ada personel aktif yang menduduki jabatan struktural di Badan Gizi Nasional (BGN).
“MBG enggak ada kami. Ada wakil MBG, itu pensiun,” kata Maruli, seraya menyebut wakil kepala BGN berstatus purnawirawan.
Dalam rilis surveinya, Indikator Politik Indonesia menyebut TNI sebagai lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi dibanding lembaga lain. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan angka 93 persen itu terdiri dari 15 persen responden yang menyatakan sangat percaya dan 78 persen cukup percaya terhadap kinerja TNI.
Meski masih tinggi, Burhanuddin mengatakan tren penurunan kepercayaan tersebut berkaitan dengan meluasnya peran militer dalam urusan non-pertahanan. “Sudah ada indikasi TNI masuk ke MBG, masuk ke Koperasi Merah Putih, dan seterusnya,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers daring pada Ahad, 8 Februari 2026.
Menurut Burhanuddin, keterlibatan TNI dalam urusan sipil berisiko memengaruhi citra institusi karena dapat meningkatkan gesekan dan intensitas interaksi dengan masyarakat.
