Kepercayaan publik terhadap politik di Indonesia dinilai terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah warga memandang proses politik belum sepenuhnya mewakili aspirasi masyarakat, melainkan lebih sering dikaitkan dengan kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik tertentu. Situasi ini memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.
Salah satu faktor yang kerap disebut sebagai penyebab utama melemahnya kepercayaan publik adalah maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan politisi. Laporan Indonesia Corruption Watch (IWC) tahun 2023 mencatat ratusan kasus korupsi yang melibatkan berbagai jabatan, mulai dari kepala daerah, anggota DPR, pegawai kementerian, hingga pejabat tinggi negara. Banyaknya kasus tersebut membuat publik meragukan kemampuan sistem politik dalam melahirkan pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab.
Selain korupsi, kekecewaan publik juga dipicu oleh janji kampanye yang dinilai tidak dijalankan setelah kandidat terpilih. Dalam setiap pemilu, calon pemimpin kerap menawarkan berbagai program, seperti harga kebutuhan pokok yang lebih murah, penciptaan lapangan kerja, layanan publik yang cepat, hingga pembangunan yang merata. Namun, setelah menjabat, janji-janji itu disebut sering tidak diwujudkan secara sungguh-sungguh. Litbang Kompas pada 2024 mencatat salah satu alasan utama masyarakat tidak percaya kepada politisi adalah karena dianggap “sering tidak konsisten” antara janji kampanye dan kebijakan ketika sudah berkuasa.
Faktor lain yang ikut memperkuat krisis kepercayaan adalah menguatnya fenomena dinasti politik. Di sejumlah daerah, jabatan publik dipegang oleh orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan politisi lain. Penelitian BRIN pada 2023 menyebut terdapat lebih dari 120 kepala daerah di Indonesia yang memiliki hubungan keluarga dengan politisi lain. Kondisi ini menimbulkan pandangan bahwa politik tidak lagi menjadi arena kesempatan yang setara, melainkan lebih menguntungkan kelompok atau keluarga tertentu.
Ketidakterbukaan dalam proses pembuatan kebijakan juga menjadi perhatian. Sejumlah undang-undang penting dinilai kerap dibahas dalam waktu singkat tanpa partisipasi masyarakat yang luas. Sejumlah media, termasuk Kompas dan Tempo, pernah melaporkan adanya perubahan pasal-pasal tertentu tanpa penjelasan yang transparan kepada publik. Situasi tersebut membuat sebagian masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.
Di luar faktor-faktor itu, media sosial turut berperan dalam memperburuk krisis kepercayaan. Di satu sisi, platform digital membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi. Namun, di sisi lain, media sosial juga memudahkan penyebaran hoaks, provokasi, serta informasi yang tidak lengkap. Kondisi ini dapat memanaskan suasana politik dan menambah kebingungan publik, sehingga politik semakin dipersepsikan penuh drama.
Meski demikian, situasi ini juga dinilai dapat menjadi momentum pembenahan. Sejumlah langkah disebut dapat ditempuh untuk memperbaiki keadaan, dimulai dari memperkuat transparansi dalam proses pembuatan kebijakan. Pemerintah didorong untuk lebih terbuka, melibatkan masyarakat, serta menyediakan data yang jelas dan valid. Upaya ini juga dapat diperkuat melalui diskusi publik dan dialog yang melibatkan warga secara langsung.
Langkah berikutnya adalah memperbaiki mekanisme partai politik dalam memilih calon pemimpin. Partai politik didorong untuk mengutamakan kader yang jujur, kompeten, dan memiliki rekam jejak baik, serta menghindari pencalonan yang ditentukan oleh hubungan keluarga atau kekuatan harta. Jika partai mampu menghadirkan kandidat yang berkualitas, kepercayaan publik dinilai berpeluang meningkat.
Selain itu, edukasi politik juga disebut perlu diperkuat. Masyarakat perlu memahami proses politik, hak warga negara, serta cara mengawasi kekuasaan agar tidak terjadi penyimpangan. Pemahaman yang lebih baik dinilai dapat mengurangi kerentanan publik terhadap informasi hoaks dan manipulatif.
Pada akhirnya, kepercayaan publik dinilai tidak cukup dibangun melalui janji, melainkan lewat tindakan nyata. Pemerintah dan politisi dipandang perlu menunjukkan komitmen bekerja untuk rakyat, memperjuangkan keadilan, dan menolak praktik korupsi. Krisis kepercayaan ini menjadi sinyal bahwa masyarakat menginginkan politik yang lebih bersih, jujur, dan adil. Jika dibiarkan berlarut, kondisi tersebut dikhawatirkan membuat masyarakat semakin menjauh dari politik dan berpotensi menjadi ancaman bagi masa depan bangsa.
